Walhi Soroti Titik Panas di Tiga Konsesi Afiliasi Djarum

Ilustrasi titik panas kasus karhutla gambut Kalimantan. (AI Generate) 

Walhi mendesak aparat mengusut temuan titik panas periode Agustus–Oktober 2026 di wilayah konsesi tiga perusahaan yang terafiliasi dengan Djarum Group.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) korporasi merupakan persoalan struktural tata kelola lahan.

Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma’rufah, menyampaikan pandangan itu kepada wartawan di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.

“Karhutla tidak bisa lagi dilihat semata-mata sebagai persoalan ekologis, tetapi juga persoalan struktural yang berkaitan dengan tata kelola penguasaan lahan dan aktivitas bisnis korporasi,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Sorotan Tiga Perusahaan Afiliasi Djarum Group

Walhi menyoroti tiga perusahaan terafiliasi Djarum Group yang wilayah konsesinya terindikasi terdampak kebakaran selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Ketiga perusahaan tersebut meliputi PT Wana Hijau Pesaguan, PT Fajar Surya Swadaya, dan PT Silva Rimba Lestari.

PT Wana Hijau Pesaguan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 80.024 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Sementara itu, PT Fajar Surya Swadaya memegang konsesi HTI seluas 370.000 hektare di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, serta sebagian Kalimantan Barat.

Adapun PT Silva Rimba Lestari mengoperasikan PBPH konsesi HTI seluas sekitar 88.000 hektare di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

Menurut Umi, kemunculan titik panas (hotspot) di ketiga konsesi tersebut belum diikuti langkah penegakan hukum yang memadai dari aparat.

“Temuan hotspot di wilayah konsesi ketiga perusahaan tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan ditindaklanjuti melalui investigasi menyeluruh,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan hotspot belum tentu membuktikan perusahaan sebagai pelaku pembakaran, melainkan menjadi indikasi awal untuk pemeriksaan lapangan dan evaluasi kepatuhan.

Walhi juga mendesak pemerintah menelusuri struktur kepemilikan hingga pemilik manfaat akhir (beneficial ownership) agar pertanggungjawaban hukum tidak berhenti pada pekerja lapangan.

Kebakaran Gambut Lindung dan Uji Nyali Aparat

Analisis Pantau Gambut mencatat 263.558,59 hektare area terbakar berada di area indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2026.

Luasan tersebut setara 50,14 persen dari total area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang terbakar secara nasional pada periode yang sama.

Selain itu, kebakaran juga tercatat seluas sekitar 39.055 hektare di area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan 20.248 hektare di wilayah konsesi PBPH.

Padahal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 juncto PP Nomor 57 Tahun 2016 mewajibkan pemegang izin menjaga fungsi hidrologis ekosistem gambut lindung.

Umi menilai penegakan hukum lingkungan belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan ekosistem sehingga keberanian aparat dalam memeriksa korporasi besar perlu dibuktikan.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan korporasi besar,” pungkas Umi.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan