Kapolri Mengerahkan Bareskrim Menyisir Izin Tambang demi 70 Persen Negara

06_SF_Kapolri Suyudi
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. (Dok TB News)

Bareskrim dan Baintelkam mendata ulang IUP. Polri mengawal tambang legal sekaligus menertibkan yang ilegal.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan Bareskrim dan Baintelkam Polri mendata ulang izin usaha pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia.

Langkah itu menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70 persen hasil pengelolaan IUP dinikmati negara.

“Tentunya nanti kita akan datakan dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga,” kata Suyudi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Bacaan Lainnya

Suyudi menyampaikan hal itu seusai menerima audiensi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan. Menurutnya, pendataan itu akan menentukan prioritas dan target penertiban.

Sasaran utamanya adalah tambang ilegal, terutama yang beroperasi tanpa izin dan merugikan negara. “Yang jelas praktik-praktik ilegal ya yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan,” ujarnya.

Meski begitu, ia menarik garis tegas bagi pelaku usaha yang taat aturan. “Untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung,” kata Suyudi.

Untuk pelanggar yang mengganggu perekonomian, ia meminta semua pihak bergerak bersama. “Kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan,” ujarnya.

Instruksi dari Palu

Prabowo menyampaikan instruksi itu di acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Perintah itu terutama ia tujukan kepada Menteri ESDM.

“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo.

Presiden mengaitkan kebijakan itu dengan Pasal 33 UUD 1945. Ia juga meminta seluruh ekspor melewati satu pintu agar volume yang dilaporkan sama dengan volume yang dikapalkan.

Bayang-Bayang Beking Aparat

Penertiban tambang ilegal sebenarnya bukan agenda baru. Pada Agustus 2025, Prabowo menyebut ada 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun.

Setahun kemudian, lewat Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026, ia meminta Panglima TNI dan Kapolri saat itu, ListyoSigit Prabowo, mengusut 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

“Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian,” kata Prabowo kala itu.

Sorotan serupa datang dari MUI. Dua hari setelah Suyudi dilantik, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas memintanya menindak oknum polisi yang membekingi tambang ilegal.

Di parlemen, anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PDIP Yulian Gunhar mendukung arahan Presiden. Ia mencontohkan rata-rata kepemilikan negara di perusahaan tambang terbesar China yang sekitar 78 persen.

Hingga Kamis (19/11/2026), Polri belum merinci berapa IUP yang akan didata ataupun tenggat waktu pendataannya.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan