Kejagung mendalami hubungan Listyo Sigit dengan bos nikel Arif Kurniawan, tetapi belum mengusut dugaan perlindungan tambang ilegal.
Kejaksaan Agung masih mendalami hubungan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan pengusaha nikel Arif Kurniawan.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyampaikannya seusai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Senin (9/11/2026).
“Kita masih mendalami hubungannya,” kata Kuntadi kepada wartawan.
Belum Sampai ke Dugaan Perlindungan
Namun, penyidik belum sampai pada pengusutan dugaan Listyo menjadi pelindung tambang milik Arif.
“Tidak, belum sampai ke sana. Kita masih mendalami semua, ya,” tutur Kuntadi.
Arif sendiri masih berstatus saksi. Menurut penyidik, data perlintasan menunjukkan ia berada di luar negeri.
Nama Listyo mencuat setelah Bareskrim menetapkannya sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 3 November 2026.
Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyebut Arif terindikasi dekat dengan mantan pejabat kepolisian.
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mendesak Kejaksaan Agung mengungkap pihak yang diduga melindungi tambang ilegal Arif di Sulawesi Tenggara.
Di jalur lain, Bareskrim mendalami dugaan makar dalam perkara penyadapan. DPR pun menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri.
Enam Perusahaan dan Dugaan Modus
Kejaksaan sebelumnya mengungkap enam perusahaan tambang yang diduga dikendalikan Arif lewat PT DDA, bersama seseorang berinisial LEI.
Arif diduga berperan sebagai pemilik manfaat (beneficial owner) perusahaan-perusahaan itu.
Keenamnya adalah PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Luas izin usaha pertambangan PT BSJ mencapai 1.030 hektare, PT KAA 1.036 hektare, dan PT ANI 106 hektare.
PT AMI memiliki konsesi 1.000 hektare dan PT AMID 1.026 hektare.
Penyidik menemukan fakta bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga terus menambang secara ilegal sejak 2015, meski izinnya telah berakhir.
Izin itu diduga diperpanjang lewat mekanisme penghentian sementara (suspend) yang menyalahi aturan, sehingga lahan tidak dikembalikan kepada negara.
Kejaksaan menggeledah enam lokasi di Jakarta pada 5 November dan menyita uang tunai Rp11,79 miliar. Sebanyak 38 saksi telah diperiksa.
Satgas PKH juga mengambil alih kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh perusahaan terafiliasi Arif.
Hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan, dan nilai kerugian negara masih dihitung auditor.
Kuntadi berjanji perkara nikel ini akan diusut hingga terang benderang. Kejaksaan belum mengonfirmasi keterlibatan Listyo di dalamnya.***
