Mantan Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie mengungkap resistensi eks Kapolri Listyo Sigit terhadap pembenahan Polri. Kasus penyadapan Presiden Prabowo disebut jadi momentum reformasi total.
Mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menemui Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Jakarta, Jumat malam (7/11/2026). Pertemuan itu memastikan eksekusi rekomendasi reformasi kepolisian.
Jimly mengungkapkan sebagian besar usulan komisi telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. “Ada beberapa yang diabaikan undang-undang oleh DPR tempo hari. Tapi sebagian besar disetujui Presiden sehingga tinggal dijalankan Kapolri baru,” kata Jimly, Ahad (8/11/2026).
Sikap Listyo yang Selalu Resisten
Jimly menyinggung sikap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sempat menjadi anggota KPRP. Ia menyebut Listyo kerap menolak aspirasi masyarakat soal pembenahan internal Polri.
“Dia selalu resisten kalau menanggapi aspirasi masyarakat tentang reformasi polisi. Bahkan itu yang bikin repot kami waktu memimpin KPRP,” ungkap Jimly dalam program ROSI, Kamis malam (5/11/2026).
Kini Listyo berstatus sebagai satu dari empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Jimly mengaku terkejut karena Listyo baru saja diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Momentum Reformasi Menyeluruh
Jimly memandang skandal penyadapan sebagai jalan pembuka reformasi kepolisian menyeluruh. “Tuhan membukakan pintu kebenaran di depan segenap bangsa kita. Presiden Prabowo pun mengambil sikap tegas,” tuturnya.
KPRP sebelumnya menyerahkan dokumen rekomendasi setebal 3.000 halaman kepada Presiden. Laporan itu memuat enam poin utama, termasuk penegasan posisi Polri di bawah Presiden dan transformasi independensi Kompolnas.
Rekomendasi lain mencakup transparansi jenjang karier, pembatasan penugasan di luar struktur, dan perbaikan tata kelola reserse. KPRP mendorong revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri rampung pada 2029.
Jimly mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Suyudi yang mulai menjadikan usulan itu sebagai acuan kerja. “Dengan Kapolri baru, sebagian program prioritas berasal dari rekomendasi KPRP,” ujarnya.***
