Gerindra meminta penyidikan menjangkau kemungkinan sponsor dan keterlibatan asing. Bareskrim menyatakan dugaan makar masih didalami.
Partai Gerindra meminta Polri memperluas penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan asing dan oligarki.
Juru Bicara Gerindra Kamrussamad mengatakan pengusutan perlu menjangkau kemungkinan pendanaan dan keterlibatan kekuatan politik tertentu. Menurut dia, perkara ini menyangkut kedaulatan nasional.
“Kami tentu sangat menyesalkan kejadian ini,” kata Kamrussamad di Jakarta, Ahad, 8 November 2026, dikutip dari Antara.
Kamrussamad meminta penyidik menelusuri praktik penyadapan selama Listyo Sigit Prabowo menjabat Kapolri. Listyo merupakan salah satu dari empat tersangka dalam perkara tersebut.
Tiga hal yang disorot Gerindra ialah kemungkinan campur tangan asing, oligarki yang menjadi sponsor, dan kekuatan politik yang terlibat. Kamrussamad tidak memerinci bukti atas kemungkinan tersebut.
Bareskrim Dalami Dugaan Makar
Secara terpisah, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin menyatakan penyidik sedang menelusuri dugaan makar dalam perkara penyadapan tersebut.
“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” kata Asep pada Ahad, 8 November.
Pernyataan Asep belum disertai pengumuman penerapan pasal makar. Empat tersangka masih dijerat ketentuan mengenai penyadapan, akses ilegal, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Selain Listyo, tersangka lainnya adalah Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Penyidik masih mendalami tujuan penyadapan serta keterlibatan masing-masing pihak.
Keterangan Asep juga belum mengonfirmasi dugaan campur tangan asing atau pendanaan oligarki yang diminta Gerindra untuk ditelusuri.
Pelibatan Intelijen dan Opsi Pansus
Kamrussamad mengusulkan pemerintah mempertimbangkan bantuan Badan Intelijen Strategis TNI dan Badan Intelijen Negara apabila diperlukan.
Menurut dia, dukungan tersebut dapat dipertimbangkan karena perkara ini berkaitan dengan keamanan negara dan keberlangsungan pemerintahan. Bentuk pelibatannya tidak diperinci.
Di parlemen, Gerindra membuka kemungkinan pembentukan panitia khusus untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengusutan.
Kamrussamad mengatakan pengawasan dapat dibicarakan melalui mekanisme DPR, termasuk Badan Musyawarah dan Komisi III sebagai mitra Polri.
Usulan tersebut belum menjadi keputusan pembentukan pansus. Pengungkapan sponsor, pemberi perintah, serta penggunaan hasil sadapan masih bergantung pada temuan penyidikan.***
