Istana menyebut penyadapan Prabowo mengarah ke makar. Namun, hukum menuntut syarat berlapis sebelum Pasal 191 KUHP bisa dipakai.
Menyadap presiden belum tentu makar.
Hukum pidana menuntut serangkaian syarat sebelum Pasal 191 KUHP bisa dipakai kepada empat jenderal tersangka kasus penyadapan Prabowo Subianto.
Hingga Senin, 9 November 2026, penyidik Bareskrim Polri baru memakai pasal penyadapan, intersepsi, dan Undang-Undang ITE. Pasal makar belum diterapkan.
Padahal, Istana dan Kepala BIN sudah menyebut perbuatan itu mengarah ke makar.
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada 4 November menyebut penyidik menemukan indikasi awal yang mengarah ke Pasal 191 dan 193.
Sehari sebelumnya, ia menyatakan pasal yang dipakai hanya penyadapan dan intersepsi. Ia lalu menjelaskan itu tak berarti penyidik menyimpulkan perkara ini bukan makar.
Lima Syarat Menuju Pasal Makar
Syarat pertama, ada maksud khusus. Pasal 191 menyasar makar yang bertujuan membunuh presiden, merampas kemerdekaannya, atau membuatnya tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Pengajar hukum Universitas Jember, M. Arief Amrullah, menilai penyadapan yang sekadar memburu informasi tak otomatis memenuhi tujuan itu.
Syarat kedua, ada serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan. Itulah definisi makar menurut Pasal 160 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Penyidik tak perlu menunggu presiden kehilangan kekuasaan. Namun, mereka harus membuktikan penyadapan itu bagian dari persiapan menuju tujuan tersebut.
Syarat ketiga, ada permufakatan jahat. Pasal 196 memidana siapa pun yang bersepakat atau bersiap melakukan makar sebagaimana diatur Pasal 191 hingga 194.
KUHP baru mendefinisikan permufakatan jahat sebagai kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana.
Dengan empat tersangka, penyidik perlu menunjukkan kesepakatan di antara mereka mengarah ke makar.
Syarat keempat, penyadapan itu terbukti ilegal. Penyadapan sah bila diizinkan pengadilan, sedangkan tanpa izin ia menjadi pelanggaran pidana.
Menurut laporan beberapa media, Pasal 258 KUHP baru mengancam penyadapan ilegal dengan penjara paling lama sepuluh tahun.
Syarat kelima, alat bukti sah yang saling berkaitan: keterangan saksi, ahli, surat, dokumen elektronik, hingga pengakuan tersangka.
Menurut Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, penyidik juga harus membongkar motif dan aktor intelektual di balik layar.
“Siapa yang mungkin bisa menggerakkan atau menyuruh sadap terhadap presiden,” ia mengatakan.
Beda Tafsir di Antara Pakar
Fickar menekankan satu hal: tujuan akhir penyadapan.
“Penyadapan presiden jika dimaksudkan agar Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan bisa dikualifikasi sebagai makar,” ia menuturkan.
Ia juga membedakan makar dari spionase. Spionase sebatas memata-matai, sedangkan makar adalah niat dan langkah nyata merebut kekuasaan secara inkonstitusional.
Pakar hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widianto, menilai Pasal 191 sudah bisa diterapkan.
“Karena tersandera oleh informasi yang sudah dikumpulkan dalam penyadapan yang ilegal itu,” ia mengatakan.
Dalam pandangannya, informasi hasil sadapan bisa membuat presiden tersandera sehingga terganggu menjalankan pemerintahan.
Arief berpendapat sebaliknya. Menurut dia, terlalu dini langsung menyatakan penyadapan itu makar sebelum maksudnya terbukti.
Pada Minggu, 8 November, Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin menyatakan penyidik terus mendalami dugaan makar.
Pada Senin, 9 November, Yusril menyebut penyidikan masih berjalan dan penyidik memeriksa sejumlah saksi.
Dari pemeriksaan itulah akan terlihat, apakah perkara ini berhenti pada penyadapan ilegal atau berkembang menjadi makar.***
