Pemerintah bersiap membuka seleksi CPNS pada November 2026 dengan kuota sekitar 150 ribu formasi. Rekrutmen ini memprioritaskan para lulusan baru guna mendukung program unggulan presiden.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan pemerintah berencana membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada November 2026. Alokasi pendaftaran tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 150 ribu formasi.
“Yang dibuka mungkin kita sedang menghitung ulang lagi, mungkin sekitar 150 ribuan,” kata Rini di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Ihwal rincian pembukaan pendaftaran, Rini menyebut jadwal pastinya masih dalam tahap pematangan. Pemerintah berupaya keras agar pengumuman resmi dapat segera disampaikan kepada masyarakat umum pada bulan ini.
“Pembukaannya saya akan berusaha November ini sudah bisa diumumkan. Hari ini kita sedang menggodok di kantor,” ujar dia.
Peluang Lulusan Baru dan Syarat Pendidikan
Pemerintah memastikan seleksi abdi negara kali ini membuka ruang yang sangat luas bagi para lulusan baru. Rini menjelaskan bahwa rekrutmen ini dirancang khusus untuk mengisi kebutuhan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) gagasan presiden.
“Pokoknya kan kemarin kita ingin memberikan kesempatan kepada lulusan baru, karena yang ini kan memang dibuka untuk mendukung seluruh program hasil terbaik cepatnya Bapak Presiden,” tutur Rini.
Terkait tingkat pendidikan yang dibutuhkan, termasuk ketersediaan posisi bagi lulusan SMA atau SMK, hal tersebut masih disesuaikan. Sebaran formasi sangat bergantung pada usulan kebutuhan riil setiap instansi di pusat maupun di daerah.
Formasi Prioritas Nasional
Kementerian PANRB telah menetapkan sejumlah posisi yang menjadi target prioritas dalam rekrutmen tahun ini. Posisi tersebut difokuskan pada sektor pengawasan lingkungan, pendidikan, dan penanganan isu strategis.
Beberapa jabatan yang diutamakan meliputi polisi hutan dan manggala agni atau garda pemadam kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, terdapat alokasi besar untuk guru Sekolah Nasional Terintegrasi dan guru Sekolah Unggul Garuda.
Selain kebutuhan khusus tersebut, ragam formasi lain yang mendukung pelaksanaan program prioritas nasional juga akan disediakan. Langkah taktis ini bertujuan mengakselerasi pencapaian target pembangunan pemerintah pusat.
Regenerasi Birokrasi Berkelanjutan
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyoroti urgensi rekrutmen aparatur sipil negara tahun ini. Ia menyebut seleksi ini amat krusial untuk menjaga kelancaran regenerasi pegawai secara bertahap.
Pemerintah menghadapi kebutuhan personel baru untuk menggantikan birokrat yang telah purnatugas. Hal ini berjalan beriringan dengan tuntutan pemenuhan sumber daya manusia mumpuni bagi berbagai program strategis.
“Memang kita perlukan di dalam rangka melakukan penyegaran terhadap komposisi PNS kita, karena secara alamiah tentu setiap tahun ada PNS kita yang memasuki masa usia pensiun,” kata Prasetyo.***
