RUU Perampasan Aset Disahkan, Apa yang Diketahui?

Ketua DPR RI Puan Maharani menutup rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU, Kamis (19/11). (TV Parlemen)

DPR menyetujui RUU Perampasan Aset dalam paripurna. Rincian pasal final masih perlu diperiksa.

DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Persetujuan itu muncul dari rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Aturan tersebut mengatur perampasan aset terkait korupsi dan tindak pidana lainnya. Salah satu mekanisme yang dibahas adalah perampasan tanpa putusan pidana terhadap pemilik aset.

Bacaan Lainnya

DPR dan pemerintah menyepakati naskah RUU pada pembicaraan tingkat I sehari sebelumnya. Seluruh fraksi menyetujui pembahasan dilanjutkan ke paripurna.

Bagaimana Aset Bisa Dirampas?

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan RUU mengatur perampasan melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.

Tanpa putusan pidana bukan berarti tanpa pengadilan. Menurut penjelasan DPR, prosesnya mencakup penelusuran, pemblokiran dan penyitaan, lalu permohonan serta pemeriksaan di pengadilan.

Pengadilan kemudian memutus permohonan tersebut. Mekanisme dan syarat terperinci tetap perlu dicocokkan dengan naskah final yang disetujui.

Ketua Panitia Kerja RUU Habiburokhman mengatakan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku.

Cakupan yang dibahas juga meliputi penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak pada banyak orang, seperti investasi bodong.

Habiburokhman mengatakan korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal diharapkan dapat menerima ganti rugi dari hasil penjualan aset pelaku.

“Kabar baik buat para korban investasi bodong ya,” ujarnya.

Apa yang Masih Perlu Diketahui?

Penjelasan DPR menyebut pembahasan mencakup perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, serta pengelolaan dan pengawasan aset rampasan.

Namun, penjelasan mengenai pokok pengaturan belum cukup untuk memastikan bunyi setiap pasal, syarat pembuktian, tata cara keberatan, dan pembagian hasil rampasan.

Kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan kewenangan serta keterbukaan draf sebelumnya menjadi sorotan.

Naskah final, nomor undang-undang, dan tanggal berlakunya belum dapat dipastikan dari sumber yang diperiksa. Karena itu, penerapannya terhadap perkara tertentu masih harus menunggu kejelasan aturan.

Sebelum paripurna, DPR menyebut panitia kerja membahas 397 daftar inventarisasi masalah. Rincian pembahasan mencakup prosedur perampasan dan perlindungan pihak ketiga.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan