RUU Perampasan Aset Menuju Paripurna Kamis Ini, Maju 26 Hari dari Tenggat

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, dan beberapa legislator lainnya usai rapat kerja di DPR RI, Rabu (18/11). Mereka sepakat paripurna RUU Perampasan aset dilaksanakan hari ini, Kamis (19/11). (Samudrafakta)

Komisi III DPR dan pemerintah bulat menyetujui RUU Perampasan Aset. Paripurna pengesahan dijadwalkan Kamis, 19 November 2026.

RUU Perampasan Aset tinggal selangkah lagi menjadi undang-undang. Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati naskahnya dalam pembicaraan tingkat I, Rabu, 18 November 2026.

Seluruh fraksi menyatakan setuju. Rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco bertanya kepada peserta rapat, “Setuju?” Mereka menjawab serempak, “Setuju.”

Bacaan Lainnya

Pimpinan dan anggota Komisi III, bersama perwakilan pemerintah, lalu menandatangani naskah RUU. Kesimpulan rapat tercatat dalam dokumen resmi DPR.

Ketua Komisi III Habiburokhman memastikan paripurna digelar keesokan harinya. “Iya (rapat paripurna besok),” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.

Jika jadwal itu berjalan, DPR mengesahkan RUU ini 26 hari lebih cepat dari tenggat 15 Desember 2026. Tenggat itu diketuk dalam paripurna 27 Agustus lalu.

Komitmen tersebut lahir setelah pimpinan DPR menerima perwakilan demonstran. Mereka menuntut kepastian tanggal pengesahan secara tertulis.

397 DIM dan Kabar untuk Korban Investasi Bodong

Panitia kerja (panja) membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya: 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru.

Tim perumus dan tim sinkronisasi kemudian merapikan hasil pembahasan itu. Habiburokhman menyampaikan laporan panja sebelum keputusan tingkat I diambil.

“Ini merupakan ikhtiar bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” kata Habiburokhman.

Ia memaparkan sepuluh pokok pengaturan dalam RUU. Salah satunya memperluas cakupan ke penipuan berbasis teknologi informasi yang merugikan banyak orang.

Menurut Habiburokhman, korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal kelak dapat menerima ganti rugi langsung dari hasil penjualan aset pelaku.

Selama ini, kata dia, ganti rugi kerap masuk ke kas negara lebih dulu atau tak pernah sampai ke tangan korban. “Kabar baik buat para korban investasi bodong ya,” ujarnya.

RUU juga mengatur perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik. Pengawasan pengelolaan aset rampasan diserahkan kepada badan independen.

Habiburokhman mengklaim RUU ini memuat pengaman agar aparat tidak memakainya sebagai alat kekuasaan atau pemerasan. Klaim itu baru akan teruji saat undang-undang dijalankan.

Perampasan Tanpa Putusan Pidana

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan pemerintah setuju RUU dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.

Menurut Eddy, panggilan akrabnya, RUU mengatur perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture.

Mekanisme tanpa putusan pidana berlangsung bertahap. Prosesnya dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan.

Tahap berikutnya mencakup permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan. Aset hasil rampasan diupayakan kembali kepada korban langsung.

Judul resmi RUU ini adalah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Judul itu disepakati pada 5 November 2026.

RUU ini sempat tertahan lebih dari satu dekade. DPR baru menetapkannya sebagai usul inisiatif dalam paripurna 6 Oktober 2026.

Instrumen ini kelak bisa memulihkan kerugian negara, termasuk dalam perkara jumbo seperti dugaan korupsi cukai yang ditaksir merugikan negara triliunan rupiah.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan