DPR minta maaf dan mengaku tidak mengetahui kasus Hery Susanto saat uji kelayakan. Padahal, enam hari setelah dilantik, Ketua Ombudsman RI itu ditangkap Kejagung.
Tag: Komisi III DPR RI
Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian, DPR dan Kompolnas Pasang Badan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak keras wacana Polri di bawah kementerian dalam rapat DPR, Senin (26/1/2026). Kompolnas dan DPR turut memberi dukungan pada Selasa (27/1/2026).
Advokat Kini Wajib Mendampingi Sejak Tahap Terperiksa
DPR mengesahkan KUHAP baru yang memperkuat peran advokat sejak seseorang berstatus terperiksa, menggantikan aturan lama yang hanya memberi pendampingan pada tersangka.
Apakah Pengesahan Kilat KUHAP Baru Sudah Mengakomodasi Kepentingan Publik?
RUU KUHAP disahkan DPR lewat pembahasan dua hari. Publik mempertanyakan transparansi dan dampaknya bagi perlindungan hak warga.
Komisi III DPR RI Coret Pemvonis Mati Ferdy Sambo dari Calon Hakim Agung Kamar Pidana
Namanya juga muncul dalam sidang Mario Dandy Satriyo, anak pejabat pajak yang melakukan penganiayaan berat terhadap seorang remaja hingga korban mengalami cedera otak permanen.
Sahroni Dicopot dari Kursi Wakil Ketua Komisi III, NasDem: “Hanya Rotasi Biasa”
Pencopotan Sahroni barangkali tak bisa dilepaskan dari rentetan ucapannya yang belakangan menuai kritik.
Total Uang yang Dikorupsi di Tahun 2024 Mencapai Hampir Sepertiga APBN
Total transaksi aliran dana pada kasus dugaan tindak pidana korupsi selama 2024 mencapai Rp984 triliun. Hampir sepertiga anggaran negara. Penegak hukum harus bekerja maksimal untuk mengembalikan uang tersebut ke kas negara.
Draf RUU KUHP Atur Tiga Lokasi Tak Boleh Digeledah Penyidik, Apa Kata ‘Raja OTT’ KPK Harun Al Rasyid?
Ketentuan itu dimuat dalam Pasal 108 draf revisi KUHAP, yang mengatur tempat-tempat yang tak boleh dimasuki penyidik saat proses penyelidikan atau penyidikan.
Dinilai Sering Sulitkan Masyarakat, Ketua Komisi III DPR RI Setuju Penghapusan SKCK
Tak ada jaminan orang yang dapat SKCK itu tidak bermasalah.
Komisi III Usul Pasal Penghinaan terhadap Presiden Diselesaikan dengan Mekanisme Keadilan Restoratif
Keadilan restoratif atau ‘restorative justice’ penting diterapkan dalam pasal penghinaan terhadap presiden karena pasal tersebut bisa menimbulkan multitafsir atau multiinterpretasi.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.