Teror Ancaman Konten Intim, Korban Butuh Ruang Aman untuk Pulih

Dosen Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Nina Zainab dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Bhayangkara Jakarta di Desa Lambang Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (17/11/2026). (Istimewa) 

Kekerasan berbasis teknologi dan ancaman penyebaran konten intim kian mengancam. Dosen Hukum Pidana Ubhara Nina Zainab menegaskan korban berhak pulih dan dilindungi.

Kekerasan berbasis teknologi dan ancaman penyebaran konten intim kini mengintai perempuan dan anak, sehingga pemulihan korban harus menjadi prioritas utama.

Dosen Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Nina Zainab mengingatkan bahwa perlindungan korban tidak boleh berhenti sebatas penghukuman pelaku kekerasan.

Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Bhayangkara Jakarta di Desa Lambang Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Selasa (17/11/2026).

Bacaan Lainnya

Menurut Nina, ragam kekerasan digital menuntut keberpihakan nyata negara dan masyarakat agar korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan berkelanjutan.

“Keberhasilan perlindungan tidak hanya diukur dari dihukumnya pelaku, tetapi juga pulihnya rasa aman dan martabat korban,” tegas Doktor Hukum Pidana tersebut.

Hak Pemulihan Tanpa Menunggu Vonis

Direktur Advokasi Puskapkum ini menjelaskan Indonesia telah memiliki payung hukum, mulai dari UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Aturan itu diperkuat PP Nomor 29 Tahun 2025 dan PP Nomor 30 Tahun 2025 yang mengatur Dana Bantuan Korban serta penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban.

Nina menegaskan hak korban tidak boleh bergantung pada selesainya proses peradilan. Korban berhak atas layanan kesehatan, bantuan hukum, perlindungan identitas, rehabilitasi, serta restitusi.

“Jadi perlindungan perempuan dan anak mesti didorong pada pemulihan korban, bukan sekadar pemidanaan pada pelaku,” ujar Nina.

Empati Warga dan Layanan SAPA 129

Di tengah kerentanan ancaman penyebaran konten intim, Nina menekankan peran penting keluarga, sekolah, kampus, tempat kerja, dan warga dalam membangun empati.

“Jangan menyalahkan korban. Dengarkan, pastikan keselamatannya, dan bantu mengakses layanan. Yuk, warga jaga warga,” katanya.

Ia mengimbau warga melapor atau meminta bantuan lewat layanan SAPA 129 Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak melalui telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan