Presiden menginstruksikan negara menikmati minimal 70 persen hasil izin tambang dan membuka opsi mengambil saham. Rinciannya belum jelas, padahal ekspor satu pintu sudah berjalan.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar negara menikmati minimal 70 persen hasil pengelolaan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia.
Ia menyampaikannya saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026. Sasarannya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Prabowo menegaskan, “Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara.”
Prabowo juga membuka opsi negara menguasai saham perusahaan tambang. Ia menyatakan, “Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya.”
Ia mengaitkan langkah ini dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Syarat Investor dan Pertanyaan yang Belum Terjawab
Selama ini negara menerima manfaat tambang lewat pajak, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Skema 70 persen akan mengubah pola itu.
Investor tetap dipersilakan menanamkan modal. Namun, mayoritas keuntungan baru dinikmati bangsa Indonesia setelah modal investor dikembalikan.
Pidato itu belum menjelaskan apakah 70 persen dihitung dari laba, pendapatan, atau bagi hasil. Pemberitaan pun memakai istilah berbeda: ada yang menulis hasil, ada yang keuntungan.
Dasar hukum dan cara penerapannya pada IUP yang sudah beroperasi juga belum diuraikan dalam pidato yang dilaporkan.
Ekspor Satu Pintu Sudah Berjalan Sejak Juni
Perintah ekspor satu pintu bukan hal baru. Pemerintah memulai masa transisinya pada 1 Juni 2026 melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Tahap awalnya menyasar batu bara, minyak sawit mentah, dan paduan besi. Tujuannya menyamakan volume yang dilaporkan dengan barang yang benar-benar dikapalkan.
Prabowo menegaskan, “Kalau ekspor 100 ton ya, laporan 100 ton.”
Ia pernah menyebut kebocoran akibat pelaporan harga ekspor yang lebih rendah, atau under-invoicing, mencapai USD908 miliar pada 1991–2024.
Angka itu klaim pemerintah dan belum diuji lewat audit terbuka.
Para pelaku usaha sebelumnya meminta kejelasan transisi. Mereka mengkhawatirkan kontrak jangka panjang, keterlambatan pengapalan, dan pembayaran.
Pada 22 Oktober, Prabowo menyebut lima konsesi memiliki cadangan terbukti Rp5.400 triliun. Ia memerintahkan izin tanpa aktivitas nyata lebih dari dua tahun dicabut.
Hingga Minggu, 15 November, belum ditemukan tanggapan resmi Bahlil atau asosiasi pengusaha tambang atas instruksi 70 persen ini.***
