Wapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan tertutup, Selasa pagi. Namun hingga sore, ia masih menjalankan tugas sebagai wapres.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tertutup berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi, 10 November 2026.
Alasan yang disampaikan adalah menyikapi dinamika hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal keabsahan ijazahnya. Namun status Gibran belum berubah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Gibran masih menjabat sebagai wapres. Belum ada surat atau keputusan pemberhentian resmi.
“Keputusan akhir dikembalikan kepada yang bersangkutan,” kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Masih Hadir di Istana
Meski telah menyampaikan niat mundur pada pagi harinya, Gibran tetap mendampingi Prabowo dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. Acara berlangsung di Istana Negara pada sore hari.
Keduanya terlihat berjalan beriringan. Acara penganugerahan kepada 19 tokoh itu berjalan seperti biasa. Kehadiran Gibran menunjukkan secara protokoler ia masih menjalankan tugas sebagai wapres.
Soal sikap Jokowi, tidak ditemukan pernyataan resmi yang secara eksplisit melarang Gibran mundur. Pada Oktober 2026, PSI membantah isu pengunduran diri Gibran dan menyatakan Jokowi tidak pernah membahasnya.
Jokowi meminta kader PSI tenang dan menghormati proses konstitusi. Ia meyakini Gibran “baik-baik saja” sesuai konstitusi. Jokowi juga pernah tampil semeja dengan Gibran di hadapan publik.
DPR Kumpulkan Masukan Fraksi
Di parlemen, wacana pemakzulan Gibran terus bergulir. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR akan mengumpulkan masukan dari fraksi dan komisi sebelum menentukan langkah terkait aspirasi Hak Menyatakan Pendapat.
Sejumlah anggota DPR dikabarkan mulai mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan HMP. Pemerintah melalui Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan mengamati perkembangan.
Yusril menyebut DPR memiliki opsi antara membentuk panitia angket atau langsung menggunakan HMP. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi fraksi soal usulan tersebut.
“Pimpinan DPR akan mengumpulkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.***
