PBNU mengimbau masyarakat tetap tenang pasca pengunduran diri Gibran. Sementara itu, Muhammadiyah menilai ini momentum emas bagi Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi dan merombak kabinet.
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf, mengajak masyarakat menjaga situasi kondusif pascamundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia berharap publik merespons dinamika ini dengan kepala dingin.
“PBNU mengajak kita semua untuk bisa menciptakan suasana yang adem di tengah-tengah masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 12 November 2026.
Kepercayaan Penuh kepada Mekanisme Negara
Gus Ipul meminta publik memberikan ruang bagi pemerintah dan lembaga negara untuk menyelesaikan persoalan. Penyelesaian ini harus berjalan sesuai dengan mekanisme konstitusi yang berlaku.
Ia menegaskan PBNU memberi mandat kepercayaan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Lembaga negara diyakini mampu mencari jalan keluar terbaik atas polemik politik yang sedang berlangsung.
“Kita ikuti mekanismenya. Kita beri penuh kepercayaan kepada Bapak Presiden beserta seluruh lembaga-lembaga yang ada bisa mencari solusi yang terbaik,” ujar Gus Ipul.
Desakan Perombakan Kabinet
Selain itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, menilai pengunduran diri Gibran menjadi momentum penting. Ia mendesak Presiden Prabowo memanfaatkannya untuk memberantas praktik korupsi secara masif.
Anwar berharap Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera menetapkan wakil presiden baru. Stabilitas politik ini dinilai krusial agar pemerintah bisa kembali berfokus membenahi perekonomian nasional.
Ia juga menyarankan Prabowo untuk mengevaluasi jajaran menteri yang kinerjanya kurang maksimal di sisa masa jabatan. “Sudah saatnya bagi Prabowo untuk mengganti para menteri yang tidak mendukung tercapainya visi-misi yang sudah digariskan,” tutur Anwar.
Kronologi Mundurnya Gibran
Pengunduran diri Gibran bermula dari polemik syarat dokumen pendidikan di Pemilihan Presiden 2024. Masalah ini mencuat kembali usai terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang memicu usulan hak menyatakan pendapat dari 120 anggota DPR.
Gibran sebelumnya telah menemui Presiden Prabowo pada Selasa, 10 November 2026. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gibran berniat mundur untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Surat pengunduran diri tersebut akhirnya diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Ia mengundurkan diri atas kemauan sendiri demi kelancaran pemerintahan.
Menyikapi transisi ini, Anwar Abbas berharap Prabowo mampu mengurai masalah kesenjangan ekonomi. “Pembangunan benar-benar terarah bagi terciptanya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran bagi segelintir orang saja, para drakula ekonomi yang telah menghisap kekayaan alam,” kata Anwar. ***
