FGD FSH UIN Jakarta dan UNUSIA mengungkap jangkauan Musrenbang terbatas. Akses informasi kebijakan belum merata, warga dinilai masih jadi objek.
Jangkauan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kota Depok dinilai belum menyentuh lapisan bawah. Temuan itu mengemuka dalam FGD Tim Pengabdian Masyarakat FSH UIN Jakarta bersama UNUSIA, Kamis (12/11/2026), di Ciputat.
FGD bertajuk Pemetaan Sosial dan Identifikasi Permasalahan Partisipasi Publik itu mengidentifikasi sejumlah hambatan. Mulai dari kesibukan warga perkotaan hingga keterbatasan jangkauan Musrenbang.
Ketua Tim Pengabdian Masyarakat FSH UIN Jakarta, Nurlaili Rahmawati, menegaskan sinergi perguruan tinggi dan masyarakat mendesak. “Tata kelola yang terbuka dan partisipatif harus didorong bersama sejak awal,” katanya.
Musrenbang Terbatas, Warga Jadi Objek Kebijakan
Peserta diskusi menyoroti jangkauan Musrenbang yang集 terbatas. Akibatnya, usulan warga jarang terakomodasi maksimal dalam penyusunan anggaran.
Akses informasi kebijakan pun belum merata. Saluran aspirasi yang disediakan pemerintah kota juga belum dimanfaatkan optimal.
Kondisi itu membuat warga Depok sekadar diposisikan sebagai objek penerima kebijakan. Padahal, warga semestinya punya ruang terlibat dalam pembentukan kebijakan.
Siswanto Dorong Anggota DPRD Aktif Jemput Aspirasi
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB, Siswanto, mengakui persoalan tersebut. Ia menekankan pentingnya komunikasi langsung antara wakil rakyat dan warga.
Menurut Siswanto, anggota DPRD tidak cukup menunggu masyarakat datang. Mereka harus aktif menjangkau warga melalui reses dan dengar pendapat.
“Sehingga aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan,” tegas Siswanto.
Eazy Plan Belum Jawab Semua Hambatan
Pemkot Depok telah menyiapkan platform Eazy Plan melalui laman e-musrenbang.depok.go.id. Platform itu digadang meningkatkan partisipasi warga dalam perencanaan.
Namun, temuan FGD menunjukkan persoalan lebih struktural. Kesibukan warga dan ketimpangan akses informasi membuat kanal digital saja tidak cukup.
Diperlukan pendekatan komunikasi yang terbuka, fleksibel, dan inklusif. Partisipasi jangan berhenti pada formalitas.
Hasil FGD akan jadi bahan penyusunan program pemberdayaan masyarakat. Fokusnya meningkatkan kapasitas warga menyampaikan aspirasi.
“Masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga terlibat dalam proses pembentukannya,” ujar Nurlaili.***
