Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mengharamkan penggunaan, produksi, hingga jual beli rokok elektrik. Fatwa ini dikeluarkan 24 hari setelah Kapolri meminta MUI bersikap.
Majelis Ulama Indonesia mengharamkan seluruh rantai rokok elektrik, dari pabrik dan lapak hingga mulut penggunanya. Pengumuman itu disampaikan pada Senin, 9 November 2026.
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape sebenarnya ditetapkan Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Dokumen itu ditandatangani Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal Aminuddin Yaqub, lalu diketahui Ketua Umum Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan.
Ketua MUI Bidang Fatwa itu menyebut tiga alasan. “Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan,” katanya kepada wartawan.
Alasan ketiga bersifat pencegahan atau sadd al dzariah: agar alat itu tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Asrorun. Fatwa itu berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dari Haram Bersyarat ke Haram Total
Langkah ini melompat jauh dari sikap awal. Pada April lalu, menurut laporan beberapa media, Komisi Fatwa MUI baru menyebut vape haram jika terbukti berisi narkotika.
Pada Juli, MUI Jawa Timur lewat Fatwa Nomor 1 Tahun 2026 hanya mengharamkan penyalahgunaan vape. Perangkatnya sendiri tidak dinyatakan haram.
Titik baliknya terjadi pada 13 Oktober 2026. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyambangi kantor MUI di Menteng dan meminta fatwa pelarangan total.
Alasannya, narkotika kini beredar dalam bentuk cair. “BNN dan Polri pun sulit membedakannya secara kasatmata karena bentuk dan wanginya sama,” kata Suyudi.
Data laboratorium BNN memperkuat kekhawatiran itu. Dari 341 sampel cairan vape, 23 mengandung etomidate, 11 kanabinoid sintetis, dan satu metamfetamin.
Suyudi, yang saat itu memimpin BNN, memaparkannya di DPR pada 7 April. Etomidate, obat bius, kini ditetapkan sebagai narkotika golongan II lewat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.
Polisi sudah beberapa kali membongkar peracikan cairan semacam itu, dari sebuah kos di Kemang hingga kawasan PIK.
Dari sisi kesehatan, pakar mengingatkan zat dalam vape dapat memicu kanker, gangguan kesuburan, hingga penyakit jantung dan paru.
Tiga hari sebelum fatwa ditetapkan, Kapolri lebih dulu melarang anggota dan ASN Polri memakai vape, termasuk di luar kantor.
Bola Panas di Tangan Pemerintah
Fatwa tidak memiliki daya paksa hukum negara. MUI karena itu mendesak Presiden dan DPR segera menyusun undang-undang pelarangan vape beserta sanksinya.
Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan pelarangan berbasis perlindungan masyarakat. BPOM didesak memperketat pengawasan produk rokok elektrik.
Kementerian Perindustrian didesak menghentikan izin industri vape, sedangkan Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan penerimaan negara demi kesehatan publik.
Polri dan BNN diimbau menutup celah peredaran narkotika lewat medium ini. Masyarakat, pelaku usaha, dan generasi muda diharapkan mematuhi fatwa secara sadar.
“Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin,” kata Asrorun. ***
