Setelah mengundurkan diri sebagai wapres, Gibran dinilai masih berpeluang pada 2029 jika menyiapkan partai dan menuntaskan soal ijazah.
Gibran Rakabuming Raka dinilai masih berpeluang mencalonkan diri pada Pilpres 2029 setelah mengundurkan diri sebagai wakil presiden, Kamis (12/11/2026).
Para pengamat menyebut dua syarat berat yang menghadangnya: kendaraan partai dan penyetaraan ijazah yang sah.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Undang-Undang Pemilu tidak melarang Gibran mencalonkan diri lagi selama ia dapat membuktikan syarat pendidikannya.
Sementara itu, MPR menetapkan sidang paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pengganti pada Rabu, 2 Desember 2026.
Presiden Prabowo Subianto wajib menyerahkan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang, atau pada 18 November 2026. Hingga Jumat sore, kedua nama itu belum diumumkan.
Menurut laporan sejumlah media, pengunduran diri itu secara tidak langsung menggugurkan usul hak menyatakan pendapat dari 120 anggota DPR di delapan fraksi.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia Arya Fernandes menilai pilihan Presiden tidak lepas dari kalkulasi 2029.
Ia tidak menutup kemungkinan Ketua DPR Puan Maharani menjadi alternatif di luar nama dari partai koalisi.
Syarat 2029 Bergeser dari Aturan ke Bukti Ijazah
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyampaikan dua pandangan dengan syarat berbeda. Pada awal Oktober, ia menekankan hambatan dari sisi aturan.
Mahfud menegaskan, “Kalau tidak ada perubahan aturan-aturan, maka Gibran tidak boleh menjadi calon lagi di tahun 2029.”
Dalam pernyataan yang dikutip pada 11 November 2026, nada Mahfud berbeda. Ia menilai Gibran masih dapat bersiap pada 2029 asalkan ijazahnya benar-benar ada.
Mahfud menyatakan, “Kalau ternyata (ijazahnya) ada, ya boleh saja.”
Manuver Politik dan Dua Pekerjaan Rumah
Gibran menegaskan, “Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah.”
Pengamat politik Adi Prayitno membaca pengunduran diri sukarela itu sebagai manuver menjaga citra, ketimbang diberhentikan atau dimakzulkan.
Adi menegaskan, “Beda ceritanya kalau dimundurkan, citra Gibran bisa negatif.”
Ia lalu menyebut dua pekerjaan rumah: “Siapkan kendaraan partainya dulu, karena syarat pilpres harus partai. Setelah itu penyetaraan ijazahnya dibereskan. Dua hal yang tak mudah.”
Soal kendaraan, putusan Mahkamah Konstitusi pada Januari 2025 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden memungkinkan setiap partai peserta pemilu mengusung pasangan calon.
Pada Juni 2026, Ketua DPP PSI Bestari Barus menyebut Jokowi menginstruksikan partainya mengawal Prabowo–Gibran hingga dua periode.
Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai langkah Gibran sebagai jeda, bukan akhir pertarungan.
Trubus menjelaskan, “Ngalahnya orang Jawa kan bukan berarti kemudian kalah. Dia akan ada suatu saat akan fight, akan melawan.”
Menurut Trubus, relawan di akar rumput tetap mendorong Gibran bertarung pada 2029, meski Gibran meminta mereka mendukung Presiden Prabowo.
Presiden ke-7 Joko Widodo menegaskan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo tidak berubah, sebagaimana disampaikan di Solo, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan relawan di Istana Wapres pada hari yang sama, Gibran meminta mereka tidak melawan Presiden: “Jadi jangan ada satu pun yang melawan Pak Presiden. Kita kawal beliau sampai 2029.”***
Meta description (135 karakter):
Slug: gibran-dinilai-berpeluang-pilpres-2029-partai-ijazah-14-november-2026
