Mahkamah Agung memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat penyetaraan pendidikan Wapres Gibran karena ketiadaan bukti ijazah.
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia merilis putusan lengkap nomor 742 K/TUN/2026 terkait pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dokumen ini dipublikasikan secara daring pada Selasa, 10 November 2026, dan putusan lengkap MA tersebut dapat diunduh langsung oleh publik melalui tautan ini.
“Mewajibkan Tergugat (Kemendikdasmen) untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019,” bunyi amar putusan tersebut.
Selain itu, majelis hakim kasasi menyatakan bahwa surat keterangan milik Gibran batal demi hukum. Putusan ini menjadi babak baru dalam sengketa administratif terkait riwayat pendidikan orang nomor dua di Indonesia itu.
Fakta Hukum Baru dari MK
Terkait pertimbangan hukumnya, MA kembali menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa ijazah Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Putusan MK tertanggal 5 Oktober 2026 itu menjadi landasan utama evaluasi kasasi.
“(Putusan MK) sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap obyek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum,” tulis putusan MA.
Kondisi tersebut berimplikasi pada keberadaan obyek sengketa yang dinilai bertentangan dengan tatanan hukum. Keadaan ini mengharuskan lembaga peradilan tertinggi melakukan pengujian substansi secara menyeluruh terhadap Suket Gibran.
Hanya Menerangkan Kehadiran
Secara faktual, MA menemukan bahwa Suket Gibran hanya didasarkan pada sertifikat kehadiran (certificate of attendance), catatan akademik (academic records), dan penjelasan nilai (explanation of grades). Tidak ada dokumen kelulusan jenjang.
Berbagai dokumen pendukung tersebut dipandang tidak dapat membuktikan keberhasilan sang Wakil Presiden dalam menamatkan jenjang pendidikannya. Berkas itu hanya berfungsi untuk menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” bunyi putusan MA.
Pelanggaran Asas Kecermatan
Sebelumnya, pihak kementerian melakukan penyetaraan satuan pendidikan kurikulum internasional ke kurikulum nasional tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar. Tindakan ini dinilai sebagai kelalaian administratif tingkat kementerian.
MA menggarisbawahi bahwa tindakan yang tidak cermat tersebut memengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan. Hal ini menjadi kesalahan fatal dalam prosedur birokrasi pendidikan.
“Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal.”***
