KPK menggeledah dua kantor satuan kerja jalan nasional dan empat rumah pada 9–10 November. Penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik.
Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah dua kantor dan empat rumah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung pada 9–10 November 2026. Dua kantor yang digeledah ialah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I dan II di bawah BBPJN Sumut.
Penyidik juga menggeledah rumah dua kontraktor, rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, dan rumah mantan kepala satuan kerja di lingkungan BBPJN Sumut.
“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” kata Budi di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Bermula dari Operasi Tangkap Tangan Juni 2025
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 26 Juni 2025. Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima tersangka dalam dua kelompok perkara.
Perkara awal mencakup empat proyek di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan dua proyek di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I. Nilai keenam proyek itu sekitar Rp231,8 miliar.
Dalam pengembangan perkara, KPK mengumumkan delapan tersangka tambahan pada Oktober 2026. Setelah menahan tujuh di antaranya, KPK membuka peluang memperluas penyidikan.
Dalam keterangan Rabu, KPK belum merinci isi dokumen atau paket pekerjaan yang terkait dengan barang bukti. KPK juga belum menjelaskan apakah penggeledahan itu mengarah pada pemeriksaan pihak lain.***
