Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai buntut pertarungan politik. Hal ini disebut sebagai langkah memutus pengaruh loyalis mantan Presiden Jokowi atau Geng Solo.
Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence Ali Noer Zaman menilai kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto bermuatan politik. Peristiwa ini dianggap sebagai buntut persaingan di lingkaran kekuasaan.
Menurut dia, kasus ini memperlihatkan dinamika antara kelompok loyalis mantan Presiden Joko Widodo dengan kubu Prabowo. Ketegangan dua poros ini makin kentara di permukaan.
“Secara politik, peristiwa tersebut bisa dipandang sebagai rentetan upaya memutus pengaruh Geng Solo dalam kekuasaan politik Presiden,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 4 November 2026.
Pertarungan Geng Solo dan Hambalang
Terkait penyadapan ilegal ini, Ali menyebutnya sebagai pengingat akan adanya friksi dua kubu. Persaingan ini melibatkan Geng Solo dan kubu Prabowo yang kerap dijuluki Geng Hambalang.
Tarik-menarik kepentingan ini tak hanya terlihat dari kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah pejabat tinggi. Ada pola transisi yang sedang berjalan di pemerintahan.
Sebelumnya, sejumlah pejabat yang dinilai memiliki kedekatan dengan Jokowi juga mulai diganti. Rotasi jabatan ini menjadi bagian dari dinamika politik yang patut dicermati.
Potensi Perlawanan Loyalis Jokowi
Pembersihan pengaruh Geng Solo diyakini tidak akan berjalan mulus tanpa reaksi balik. Kubu Jokowi diprediksi bakal mengambil langkah taktis untuk merespons situasi ini.
“Secara normatif, kubu Jokowi kemungkinan tidak akan tinggal diam dan sangat mungkin melakukan perlawanan,” ujar Ali.
Manuver politik dari kedua kubu berpotensi meningkatkan suhu perpolitikan nasional. Eskalasi ini membutuhkan perhatian serius agar perselisihan elite tidak meluas.
Stabilitas Nasional Harus Terjaga
Selain itu, IndoStrategi mengingatkan agar persaingan para elite ini tidak mengorbankan kepentingan publik. Stabilitas nasional harus tetap menjadi prioritas utama.
Kegaduhan di tingkat elite pemerintahan dikhawatirkan merembet ke urusan akar rumput. Masyarakat tidak boleh dirugikan oleh transisi kekuasaan yang masih bergejolak.
“Sebagai warga negara, kita berharap agar pertarungan politik tersebut tidak menggangu aktivitas sehari-hari masyarakat,” ucap Ali Noer.***
