Kejagung Periksa Lima Saksi dalam Kasus Nikel CNI

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna. (Samudrafakta)

Empat saksi berasal dari Kementerian ESDM dan seorang dari Kemenhub. Kejagung menyebut pemeriksaan untuk memperkuat pembuktian perkara nikel periode 2017–2020.

KOSONGSATU.ID — Kejaksaan Agung memeriksa lima saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel PT Ceria Nugraha Indotama atau CNI periode 2017–2020.

Pemeriksaan dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada Selasa, 10 November 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan kelima saksi hadir memenuhi panggilan penyidik.

Bacaan Lainnya

“Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” kata Anang dalam keterangan tertulis.

Empat Saksi dari ESDM

Empat saksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berinisial IMES, ABF, PR, dan JC. Seorang lainnya, DASW, disebut berasal dari Kementerian Perhubungan.

Asal instansi tersebut tercantum dalam daftar saksi pada isi rilis Kejagung. Namun, judul rilis menyebut Kementerian Perdagangan, berbeda dengan keterangan dalam badan tulisannya.

Rincian dalam laporan pemeriksaan beberapa media juga menyebut empat saksi dari ESDM dan seorang dari Kemenhub.

Kejagung belum memerinci jabatan kelima saksi maupun materi yang ditanyakan. Keterangan yang diumumkan juga belum menjelaskan hubungan masing-masing saksi dengan dugaan penyimpangan.

Kelima orang tersebut diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan itu belum menunjukkan adanya penetapan status tersangka terhadap mereka.

Pemeriksaan Berlanjut dari Hari Sebelumnya

Sehari sebelumnya, penyidik juga memeriksa lima saksi dalam perkara tata kelola komoditas nikel periode yang sama.

Menurut rilis Kejagung pada 9 November, saksi yang diperiksa mencakup verifikator PT Sucofindo serta pihak dari Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Kejagung menyebut rangkaian pemeriksaan bertujuan melengkapi pembuktian. Namun, lembaga tersebut belum membuka rincian keterangan yang diperoleh maupun pengaruhnya terhadap pengembangan perkara.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan