Pengadaan laptop menggunakan sistem operasi Chrome (Chromebook) dinilai tidak efektif untuk daerah 3T yang minim akses internet.
Perlu Dibaca
Tag: Kejaksaan Agung
Kantor GoTo Digeledah, Kasus Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun Kian Panas
Proyek pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan ini ditengarai menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, namun belum ada tersangka yang ditetapkan.
Negara Sebenarnya Tak Perlu Menguping Terlalu Dekat
Di zaman ketika telepon genggam lebih jujur daripada buku harian, ruang privat menjadi barang mahal. Dan kalau negara tak tahu cara menjaga jarak, kita bisa kehilangan lebih dari sekadar privasi—kita bisa kehilangan rasa aman.
12 Jam Diperiksa Kejagung, Nadiem Buka Suara Soal Laptop Rp9,9 Triliun
Dalam prosesnya, penyidik mengajukan 31 pertanyaan kepada Nadiem.
Wilmar Group Lepas dari Jerat Hukum Kasus Korupsi Ekspor CPO, Tapi Uangnya RP11 Triliun Disita. Kok Bisa?
Pada 23 dan 26 Mei 2025, kelima perusahaan di bawah Wilmar Group mengembalikan seluruh kerugian ke rekening penampungan di Bank Mandiri milik Jampidsus.
Nadiem Makarim Nyatakan Tak Bakal Kabur ke Luar Negeri, Siap Diperiksa dalam Kasus Chromebook Rp9,9 T
Nadiem memastikan akan selalu berada di Indonesia dan kooperatif jika dipanggil.
Kejaksaan Agung Tangkap Bos PT Sritex Terkait Dugaan Korupsi Kredit Rp3,6 Triliun
Penangkapan tersebut dikonfirmasi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. “Betul, malam tadi ditangkap di Solo,” ujar Febrie kepada wartawan, Rabu, 21 Mei 2025.
Kabar Jaksa Agung ST Burhanuddin Dicopot Kencang di Medsos, Kata Kejagung Itu Hoaks
Kabar pencopotan itu berseliweran melalui cuitan di platform X dan unggahan Tiktok. Narasi yang diangkat adalah, Presiden Prabowo Subianto bakal mengganti Burhanuddin dengan Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani.
TNI Jaga Gedung Kejaksaan: Cara Prabowo Lemahkan Pengaruh Jokowi?
Jokowi dipandang masih memiliki pengaruh besar di institusi penegak hukum, seperti kepolisian.
Polemik TNI Jaga Kejaksaan: Apa Latar Belakangnya dan Perlukah Militer Menjaga Institusi Hukum Sipil?
TNI dan Kejaksaan mengeklaim bahwa langkah ini untuk memperkuat pengamanan dan penegakan hukum.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.