Salinan lengkap putusan MA memuat perintah pencabutan surat penyetaraan pendidikan Gibran. Yusril menyebut kementerian akan melaksanakannya setelah menerima salinan resmi.
Mahkamah Agung mewajibkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Perintah itu tercantum dalam salinan lengkap Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang dirilis pada Selasa, 10 November 2026.
Putusan tersebut telah dijatuhkan pada 30 Oktober 2026. Majelis mengabulkan kasasi Subhan Palal, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, kemudian mengabulkan gugatan seluruhnya.
Objek sengketanya adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, terbitan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.
Dalam amar putusan, MA menyatakan surat itu batal dan mewajibkan tergugat mencabutnya.
Perkembangan ini menyusul pembatalan konferensi pers untuk memberikan penjelasan pada 2 November.
Saat itu, Biro Hukum dan Humas MA menyatakan belum menerima salinan lengkap putusan.
Dasar Penyetaraan Dinilai Tidak Memadai
Dalam pertimbangannya, MA menilai dokumen yang mendasari penerbitan surat belum membuktikan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
Dokumen tersebut mencakup certificate of attendance, catatan akademik, dan penjelasan nilai. Menurut majelis, berkas itu menerangkan kehadiran dalam pembelajaran, tetapi tidak membuktikan kelulusan.
MA menilai penyetaraan tanpa dukungan ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan tidak cermat. Penerbitan surat dinyatakan melanggar asas kecermatan formal.
Yusril Sebut Kementerian Akan Melaksanakan Putusan
Pada hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan rencana tindak lanjut pemerintah.
Menurut keterangan Yusril, Kemendikdasmen tampaknya tidak akan mengajukan peninjauan kembali.
Kementerian akan melaksanakan putusan setelah menerima salinan resmi dari MA.
“Setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menjelaskan prasyarat pelaksanaan tersebut.
Yusril juga menyatakan pembatalan berlaku surut sejak surat diterbitkan pada Agustus 2019. Penjelasan itu merupakan pandangannya mengenai akibat hukum putusan.
Pernyataan Yusril belum merupakan konfirmasi bahwa pencabutan telah dilakukan. Ia belum menyebut tanggal penerimaan salinan resmi maupun penerbitan keputusan pencabutan oleh kementerian.***
