Wapres Gibran Rakabuming Raka memilih menempuh jalur PTUN untuk membuktikan keabsahan ijazahnya usai bertemu Presiden Prabowo. Sejumlah tokoh hukum dan politik menilai langkah itu keliru.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan tetap menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Keputusan itu diambil setelah pertemuan 2,5 jam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Gibran menyebut langkah hukum itu merupakan salah satu masukan dari Presiden Prabowo. “Salah satu saran beliau agar saya tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran di Kantor Wakil Presiden.
Selain PTUN, Gibran mengaku diminta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali ke MA. Ia menegaskan tak ingin dinamika seputar riwayat pendidikannya berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.
Yusril: PTUN Tak Akan Membuahkan Hasil
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan upaya pembuktian di PTUN tidak akan membuahkan hasil. Putusan MA dan MK sudah bersifat final.
Objek sengketa yang ingin dibawa Gibran dinilai memiliki materi sama dengan perkara yang sudah diputus MA. Gibran juga tidak memiliki kedudukan sebagai tergugat intervensi sehingga tak punya hak mengajukan banding maupun peninjauan kembali.
“Bahkan Kemendikdasmen akan mengeksekusi putusan. Dari segi hukum memang agak sulit sekarang,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan.
Denny Sebut Pembangkangan Konstitusi
Kritik keras datang dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Ia menilai rencana perlawanan hukum Gibran merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi karena mengabaikan putusan dua lembaga peradilan tertinggi.
Menurut Denny, Kemendikdasmen sebagai badan tata usaha negara terhalang putusan uji materi MK untuk mengajukan peninjauan kembali. “Saudara Gibran tidak punya kedudukan hukum karena bukan pihak dalam perkara itu,” ucap Denny dalam konferensi pers daring.
Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mempertanyakan logika hukum di balik langkah Gibran. PTUN dinilai tak berwenang menganulir putusan MA karena berada di kamar peradilan berbeda.
Deddy mengingatkan pihak kementerian sebelumnya tidak pernah menghadiri persidangan sengketa serupa di PTUN hingga penggugat mencabut gugatannya. “Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian, tetapi tidak dimanfaatkan. Saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” tutur Deddy.***
