Di Tanwir Muhammadiyah, Haedar Nashir mendukung penguasaan negara atas sektor strategis. Ia meminta manfaatnya tidak terkonsentrasi pada segelintir orang.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar hasilnya lebih merata.
Haedar menyampaikan dukungan itu pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 14 November 2026.
Ia mengatakan Muhammadiyah akan mendampingi pemerintah jika penyaluran manfaat ekonomi kepada pengusaha nasional tetap sejalan dengan kepentingan rakyat.
Kekayaan Jangan Terkonsentrasi
“Jangan sampai kekayaan itu hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang,” kata Haedar. Menurut dia, pemusatan kekayaan memperlebar kesenjangan dan bisa merusak persatuan.
Haedar mengingat kembali pidato Prabowo di Klaten yang menyebut pelaku praktik ekonomi serakah sebagai “vampir ekonomi”. Ia mengaitkan pesan itu dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Mengutip pemikiran Mohammad Hatta, Haedar mengatakan penguasaan negara atas sektor strategis harus diarahkan pada kemakmuran bersama.
Sebelum Tanwir, pemerintah telah membahas penertiban kawasan hutan dan tambang. Prabowo juga memerintahkan penertiban konsesi tambang yang tak dikerjakan.
Dalam liputan terpisah, Forensik Narasi mencatat pemegang lima izin usaha pertambangan yang disorot Prabowo belum diungkap saat laporan itu terbit.
Prabowo Bicara Pemerataan
Di forum yang sama, Prabowo menyebut shiratal mustaqim, atau jalan lurus, sebagai pedoman bernegara. Ia mengaitkannya dengan upaya membenahi pengelolaan kekayaan nasional.
Menurut Prabowo, kekayaan alam yang melimpah belum sepenuhnya dinikmati masyarakat. Ia mengatakan pembenahan tata kelola harus membantu pemerintah menghapus kemiskinan dan kelaparan. ***
