Kemenhut Soroti Tata Air Gambut di COP31, Pakar ITS Minta Evaluasi

Dosen ITS
Dr Ir Amien Widodo MSi. (Humas ITS)

Kemenhut menyoroti tata air gambut untuk mencegah karhutla. Pakar ITS meminta pemerintah mengkaji ulang pengelolaan lahan gambut.

Kementerian Kehutanan menekankan pentingnya menjaga tata air gambut untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam konferensi iklim PBB COP31 di Antalya, Turki.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Haruni Krisnawati menyampaikan hal itu pada Selasa (17/11/2026). Menurut siaran pers 18 November, ia juga menekankan pemantauan risiko dan pelibatan warga.

Pakar geologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Amien Widodo, sebelumnya meminta pemerintah mengkaji ulang tata kelola gambut dalam keterangan yang terbit pada 16 November.

Bacaan Lainnya

Kanal Mengeringkan Gambut, Bara Menjalar di Bawah Tanah

Amien mengatakan gambut terbentuk dari sisa tumbuhan yang menumpuk selama ribuan tahun di lahan basah. Ketebalannya bervariasi dan di sejumlah tempat mencapai 3–6 meter.

“Di beberapa lokasi pulau terpencil kedalamannya dapat mencapai 10 hingga 18 meter,” kata Amien.

Ia mencontohkan Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektare di Kalimantan Tengah yang dimulai pada 1995. Kanal dibangun untuk mengeringkan lahan agar bisa ditanami.

Menurut Amien, tanah yang asam ikut membuat proyek itu gagal. Sebagian lahan kemudian beralih menjadi kebun sawit. Gambut yang mengering mudah terbakar saat kemarau.

“Bara api yang menyebar dari bawah tanah menyebabkan proses pemadaman api yang lama,” ujarnya.

Bara dapat bertahan di bawah tanah setelah api di permukaan padam. Amien mengatakan kebakaran gambut juga melepaskan karbon yang telah lama tersimpan.

“Selain itu, pencemaran udara yang terjadi juga menyebabkan masalah kesehatan dan berbagai kegiatan masyarakat pun akan ikut terhenti, termasuk kegiatan perekonomiannya,” tuturnya.

Aturan Pembakaran dan Peran Warga

Menurut Amien, kemarau panjang dan El Niño memperparah risiko kebakaran. Ia menilai tata kelola lahan dan pengawasan aturan perlu dikaji untuk mencegah kebakaran berulang.

Amien menilai pengecualian pembakaran untuk perladangan berbasis kearifan lokal dapat membuka celah. Ia menyinggung aturan yang memberi ruang bagi praktik tersebut.

Perda Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 mengatur pembakaran terbatas dan terkendali untuk perladangan. Pasal 6 secara tegas melarang praktik itu di lahan gambut.

Dalam laporan 17 November, Kemenhut menyebut 32 perusahaan pemegang izin telah dijatuhi sanksi administratif terkait karhutla.

Luas areal terbakar yang terkait mencapai 12.926,74 hektare.

Dalam laporan penindakan sebelumnya, pemerintah menyebut telah mencabut lima izin dan membekukan 19 izin. Data itu diumumkan seusai rapat lintas lembaga pada 9 November.

Amien meminta pemerintah mempertegas aturan dan melibatkan warga jika fungsi lahan gambut diubah untuk produksi pangan dan energi.

“Masyarakat dapat turun berperan dalam menjaga lahan di daerah mereka masing-masing,” ujarnya.

“Harapannya, semua dapat memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya dalam menangani bencana ini,” kata Amien.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan