Sanksi administratif dijatuhkan kepada 32 subjek hukum. Pemerintah juga mencatat 241 SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.
Pemerintah mencabut lima izin dan membekukan 19 izin dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Delapan subjek hukum lainnya mendapat teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan sanksi administratif tersebut dijatuhkan Kementerian Kehutanan kepada 32 subjek hukum.
Hasil penindakan itu diumumkan setelah sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga di Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Penindakan ini menjadi perkembangan lanjutan dari pengusutan korporasi dalam perkara karhutla, yang sebelumnya juga mendapat sorotan DPR mengenai izin dan ganti rugi.
Dudung menegaskan perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan lahan harus memenuhi kewajiban menjaga konsesinya, mencegah kebakaran, serta bertanggung jawab atas dampaknya.
“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” katanya, menurut laporan media.
Proses Pidana Berjalan Bersamaan
Selain sanksi administratif, pemerintah memaparkan perkembangan penyidikan. Hasil sinkronisasi Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 SPDP terhadap perorangan serta 93 SPDP terhadap korporasi.
SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jumlah tersebut tidak dapat langsung dibaca sebagai jumlah tersangka ataupun perkara yang telah terbukti di pengadilan.
Dudung juga menyebut 120 subjek hukum masih dalam proses penanganan tindak pidana. Namun, hubungan angka itu dengan jumlah SPDP belum diperinci dalam keterangan yang diperiksa.
Karena itu, angka-angka tersebut tidak dapat dijumlahkan untuk menyimpulkan total pihak yang diproses. Penjelasan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui kemungkinan tumpang tindih pendataannya.
Konsesi Terbakar dan Kewajiban Pemulihan
Kementerian Lingkungan Hidup mencatat area terbakar seluas 33.514,01 hektare dalam konsesi 57 badan usaha di delapan provinsi.
Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas, menurut pemberitaan media.
Keberadaan kebakaran dalam konsesi menjadi bagian evaluasi kepatuhan pemegang izin. Pertanggungjawaban masing-masing pihak tetap harus ditentukan berdasarkan pemeriksaan dan ketentuan hukum.
Dudung mengingatkan Hak Guna Usaha dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan bukan hak mutlak. Pemerintah dapat membekukan, mencabut, atau tidak memperpanjang izin apabila ditemukan pelanggaran.
Ia meminta kementerian dan lembaga mempercepat proses hukum serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan.
Pengumuman yang diperiksa belum menyertakan daftar nama pemegang izin yang dicabut atau dibekukan, lokasi setiap konsesi, serta dasar keputusan sanksinya.
Rincian kewajiban pemulihan, tenggat pelaksanaan, dan hasil pengawasannya juga belum dipaparkan. Informasi tersebut diperlukan untuk mengikuti tindak lanjut setelah sanksi diumumkan.***
