Katib PCNU Sekadau dijadwalkan memberi klarifikasi kepada PBNU pada 17 November. Pertemuan itu menyusul laporan dugaan politik uang Muktamar NU ke KPK.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengundang Katib PCNU Kabupaten Sekadau, Ibnu Farid Sidik, untuk menjalani tabayyun atau klarifikasi pada Selasa, 17 November 2026.
Menurut salinan undangan dalam bahan redaksi, pertemuan dijadwalkan pukul 16.30 WIB di Gedung PBNU, Jakarta Pusat. Surat itu tertanggal 13 November 2026.
Keaslian surat undangan tersebut belum dapat diperiksa melalui publikasi resmi PBNU. Karena itu, jadwal pertemuan masih perlu dikonfirmasi kepada organisasi dan pihak yang diundang.
Apa Latar Pemanggilan Ini?
Pada 7 Oktober, Ketua PCNU Sekadau Bagus Fitrianto mendatangi KPK untuk melaporkan dugaan politik uang dalam pengondisian dukungan pada Muktamar ke-35 NU.
“Kami menyerahkan seluruh bukti dan mengembalikan dana yang pernah kami terima,” kata Bagus saat itu. Ia menyebut dokumen yang diserahkan mencakup kronologi dan tiket penerbangan.
Langkah PCNU Sekadau tersebut pernah diberitakan SamudraFakta. Dugaan pemberian uang masih merupakan isi laporan pelapor.
Laporan lain menyebut Rp40 juta sebagai uang muka yang diduga ditawarkan kepada tiap perwakilan. Jumlah pasti uang yang diserahkan PCNU Sekadau kepada KPK belum dapat dipastikan dari keterangan tersebut.
Polemik ini berkaitan dengan pemilihan Rais Aam. Mekanisme pemilihan melalui AHWA telah menjadi pembahasan sebelum muktamar.
Dugaan politik uang dalam proses itu juga pernah menjadi sorotan Forensik Narasi. Dugaan tersebut tetap memerlukan pemeriksaan bukti.
Apa yang Sudah Dikatakan KPK dan PBNU?
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pada 7 Oktober bahwa laporan PCNU Sekadau akan ditelaah dan dianalisis. Tindak lanjutnya bergantung pada materi laporan dan hasil pengumpulan keterangan.
Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf pada 21 Oktober menyatakan mendukung KPK mengusut laporan tersebut. Ia juga meminta pelapor dapat membuktikan tuduhannya.
Forum tabayyun yang dijadwalkan besok memberi Ibnu Farid kesempatan menyampaikan keterangannya kepada PBNU. Hasil pertemuan dan perkembangan telaah KPK belum diumumkan.***





