Apa Itu Karbon Biru dan Bagaimana Warga Pesisir Mendapat Manfaat?

Mangrove menyimpan karbon biru di akar dan sedimen, sekaligus membuka peluang manfaat bagi warga pesisir. (Ilustrasi: AI)

Karbon biru tersimpan dalam ekosistem pesisir, termasuk mangrove. Aturan baru KKP mengatur pemanfaatan nilai ekonominya.

Mangrove dan padang lamun menyimpan karbon yang membantu menahan laju perubahan iklim. Kemampuan ini juga membuka peluang pendanaan untuk melindungi pesisir.

Karbon yang diserap dan disimpan ekosistem laut serta pesisir disebut karbon biru. Penyimpanannya terdapat pada tumbuhan dan tanah atau sedimen di bawahnya.

Istilah ini kembali menjadi perhatian setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan aturan pengelolaan nilai ekonomi karbon di sektor kelautan dan perikanan.

Bacaan Lainnya

Permen KP Nomor 17 Tahun 2026 itu diluncurkan dalam rangkaian COP31 di Antalya, Turkiye, Rabu, 18 November. KKP menjelaskan pelaksanaannya pada Kamis (19/11).

Menurut penjelasan KKP, kegiatan karbon biru harus melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi.

Hasilnya juga harus tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon Indonesia.

Bagaimana Karbon Biru Bekerja?

Tumbuhan pesisir menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis. Sebagian karbon kemudian tersimpan dalam akar, batang, daun, serta sedimen.

Badan Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat, NOAA, menjelaskan bahwa sebagian besar karbon ekosistem pesisir tersimpan di bawah permukaan tanah.

Ketika ekosistem rusak, karbon yang tersimpan dapat terlepas kembali. Karena itu, perlindungan mangrove dan lamun membantu menjaga simpanan karbon tersebut.

Ekosistem yang sehat juga menyediakan habitat ikan dan membantu melindungi pantai dari badai. Manfaatnya melampaui pendapatan dari perdagangan karbon.

Upaya pemulihan dapat dimulai dari kegiatan masyarakat, seperti penanaman mangrove di pesisir Surabaya.

Namun, kegiatan penanaman tidak otomatis menghasilkan unit karbon yang bisa dijual. Hasil kegiatan tetap perlu dihitung, diverifikasi, dan dicatat sesuai ketentuan.

“Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Menurut penjelasan KKP, setiap unit karbon hanya boleh diklaim sekali. Transfer kepada mitra juga memerlukan otorisasi sesuai ketentuan.

Apa Artinya bagi Pengembang, Investor, dan Warga?

Bagi pengembang dan investor, penjelasan KKP menempatkan pengukuran karbon serta pemenuhan persyaratan proyek sebagai bagian penting sebelum memperoleh manfaat ekonomi.

KKP, misalnya, telah menerima informasi awal usulan proyek di Lombok Timur dan Jawa. Dokumennya masih harus diperiksa dan lokasinya dicek.

Dalam keterangan resminya, KKP menegaskan penerimaan usulan belum menjadi persetujuan proyek atau pemberian hak karbon.

Bagi warga pesisir, KKP menyebut proyek wajib menerapkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan, rencana pembagian manfaat, dan mekanisme pengaduan.

Artinya, warga perlu memperoleh informasi tentang rencana kegiatan dan dampaknya sebelum memberikan persetujuan. Pembagian manfaat juga harus direncanakan.

Namun, penjelasan resmi yang ditelusuri belum merinci persentase pembagian pendapatan, penerima manfaat, ataupun tata cara pengaduan untuk setiap proyek.

Peluang keterlibatan masyarakat juga pernah dijelaskan melalui skema koperasi desa yang mengelola kegiatan pemulihan lingkungan.

Pelaksanaannya memerlukan kejelasan kewenangan. Persoalan koordinasi dalam pengelolaan mangrove sebelumnya juga menjadi perhatian.

Hingga pembaruan 20 November 2026, naskah lengkap Permen KP tersebut belum berhasil diperoleh untuk memeriksa rincian pasalnya.

Dengan demikian, kewajiban proyek dalam artikel ini merujuk pada penjelasan KKP. Besaran pendapatan yang akan diterima warga belum dapat dipastikan.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan