Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad menyatakan bersedia menjalani pemeriksaan Inspektorat, BPKP, maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait polemik kerja sama pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan dua kementerian.
Pernyataan tersebut disampaikan Raffi dalam keterangan resminya untuk merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Raffi mengatakan terbuka terhadap pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Dia juga menyatakan siap menindaklanjuti apabila pemeriksaan menemukan kekurangan dalam prosedur kerja sama tersebut.
“Untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing, apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” kata Raffi.
Dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan mengakui bahwa polemik tersebut menjadi pembelajaran untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas profesional maupun tugas publik.
ICW Ungkap Delapan Paket Pengadaan Influencer
Polemik ini mencuat setelah ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan pemerintah melalui portal Inaproc, lima paket pengadaan berasal dari Kemendikbudristek pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari KKP selama periode 2025–2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.
Total nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Pekerjaan yang tercatat meliputi penayangan konten promosi melalui Instagram, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment serta jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW menyoroti sejumlah aspek dalam pengadaan tersebut, antara lain transparansi, persaingan penyedia jasa, efektivitas penggunaan anggaran negara, dan potensi benturan kepentingan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah akan mempelajari temuan ICW untuk melihat ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi.
KPK juga akan mencermati kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Namun, pendalaman temuan tersebut belum berarti KPK telah menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dalam pengadaan tersebut.
Raffi Mengaku Pernah Konsultasi dengan KPK
Dalam pernyataan yang sama, Raffi mengungkapkan pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 mengenai kelanjutan aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama dengan berbagai pihak.
Dia mengatakan konsultasi tersebut berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
“Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Meski demikian, Raffi mengakui bahwa jabatan publik yang melekat pada dirinya menuntut pertimbangan lebih dari sekadar kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Menurut dia, etika, kepatutan, dan kepercayaan publik harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan.
Siapkan Dana Bantuan Rp15 Miliar
Selain menyampaikan sikap terkait pemeriksaan, Raffi mengumumkan komitmen pengalokasian dana Rp15 miliar bersama Ariel, Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam The Dudas Minus One.
Dana tersebut berasal dari dana pribadi Raffi serta honor yang diterima Ariel, Desta, dan Gading dari kerja sama dengan KKP.
Raffi mengatakan bantuan akan digunakan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, dan kebutuhan lain sesuai kondisi di lapangan.
Penyaluran bantuan tahap awal difokuskan di Pidie Jaya dan Gayo Lues. Dia juga membuka kemungkinan penyaluran ke daerah lain yang membutuhkan.
Raffi menegaskan dana bantuan tersebut tidak memotong honor kru, pekerja, UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam produksi konten dan pelaksanaan kegiatan.
Dia mengatakan kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian dari demokrasi. Menurut Raffi, kepercayaan publik harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan konsistensi, bukan sekadar pernyataan atau permintaan maaf.***





