MUI menetapkan fatwa haram rokok elektrik karena bahaya kesehatan, celah peredaran narkotika cair, serta beban biaya pengobatan yang melampaui nilai cukai.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap tiga alasan pengharaman vape atau rokok elektrik, yakni bahaya kesehatan, peredaran narkotika cair, serta beban ekonomi negara.
Penjelasan itu disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh menyusul terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL).
Dalam pengajian rutin di Pondok Pesantren An-Nahdlah, Sabtu (14/11/2026), Ni’am memaparkan perbedaan mendasar status hukum antara rokok konvensional dan rokok elektrik.
Ia menyebut rokok konvensional masih menyisakan ruang perbedaan pendapat (khilaf) di kalangan ulama. Sebaliknya, bukti ilmiah bahaya vape membuat penetapan fatwanya bulat.
Beban Kesehatan Negara
Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menilai penerimaan cukai vape sekitar Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun tidak sebanding dengan dampaknya.
Menurut Ni’am, nilai cukai tersebut jauh lebih kecil dibandingkan potensi biaya pemulihan kesehatan masyarakat, seperti gangguan pernapasan kronis hingga penyakit jantung.
Hasil koordinasi MUI dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menegaskan bahwa cukai justru diterapkan untuk membatasi akses masyarakat terhadap produk itu.
“Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas,” ujar Ni’am dalam forum pengajian tersebut.
Ia mengibaratkan cukai seperti denda dalam keuangan syariah yang berfungsi mendisiplinkan, bukan instrumen untuk memperbesar pendapatan negara.
Celah Peredaran Narkoba
Alasan berikutnya menyangkut temuan penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana mengedarkan narkotika cair di masyarakat.
Komisi Fatwa MUI menerapkan kaidah saddu dzari’ah, yakni menutup jalan yang mengantarkan seseorang pada keburukan atau perbuatan haram.
MUI juga memakai kaidah li al-wasa’il hukm al-maqasid, yaitu hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan penggunaannya.
Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah itu mengingatkan generasi muda agar tidak termakan narasi bahwa vape lebih aman atau efektif menghentikan kebiasaan merokok.
Ia menegaskan cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif serta berisiko merusak sistem saraf manusia. Ni’am menutup penjelasannya dengan pesan bagi umat Islam:
“Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah.”***





