Hari ini masuk jendela 5–6 Oktober, tetapi laman Mahkamah belum memuat agenda putusan. Majelis Kehormatan justru menjadwalkan pemeriksaan awal aduan etik pada Selasa.
Mahkamah Konstitusi belum mengumumkan sidang pengucapan putusan perkara syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin, 5 Oktober 2026. Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sudah ditutup pada Jumat, 2 Oktober.
Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2026 menempatkan pengucapan putusan pada 5 hingga 6 Oktober bagi perkara yang pemeriksaannya dilanjutkan. Aturan yang ditandatangani Ketua MK Suhartoyo pada 16 September itu juga bisa diubah sesuai kondisi perkara.
Hingga Minggu malam, jadwal sidang MK belum mencantumkan agenda putusan perkara ini. Beranda MK pada Senin pagi juga belum memuat pengumuman sidang putusan. Perkiraan Denny Indrayana bahwa putusan jatuh Senin atau Selasa tetap menunggu undangan.
“Jadi, enggak usah terlalu terlibat dalam opini yang berhadap-hadapan terus,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra pada 2 Oktober, dikutip Kompas.com.
Aduan Etik Diperiksa Selasa
Perkembangan terbaru datang dari Majelis Kehormatan MK. Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan sekretariat sudah memberitahukan laporan Muhammad Rullyandi terhadap Saldi Isra dan hakim Arsul Sani.
Rullyandi menuduh keduanya melanggar etik dalam sidang perkara yang sama. Ia diusir dari ruang sidang pada 1 Oktober. Majelis hanya menerima keterangan tertulisnya.
“Ya, kami sudah menerima pemberitahuan dari Sekretariat tentang laporan itu,” kata Palguna di Jakarta, Minggu, 4 Oktober 2026, dikutip Kompas TV.
Pemeriksaan awal dijadwalkan Selasa, 6 Oktober. MKMK lebih dulu memeriksa kelengkapan dan syarat formil, belum memutus pelanggaran.
Pemohon masih meminta penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dinyatakan cacat sejak semula. Itu dalil, bukan amar. “Apa pun yang diputuskan nanti, itulah putusan yang berdasarkan fakta-fakta yang bisa kami ambil dalam persidangan ini,” kata Saldi.***





