Pengamat menilai dasi merah dan pengakuan Gibran Rakabuming Raka soal PDI-P usai mundur sebagai wakil presiden sarat pesan komunikasi politik berlapis.
Dasi merah yang dikenakan Gibran Rakabuming Raka saat menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada MPR, Kamis (12/11/2026), memicu tafsir politik.
Usai mundur, Gibran mengunggah video di media sosial yang mengaku berat karena telah mengecewakan PDI Perjuangan (PDI-P), partai yang membesarkan karier politiknya.
Warna merah yang identik dengan PDI-P memunculkan pertanyaan publik soal apakah langkah itu bentuk penyesalan, pemulihan citra, atau sinyal rekonsiliasi.
Tafsir Simbol Dasi Merah
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai penggunaan dasi merah tersebut dapat dimaknai sebagai simbol perlawanan.
“Gibran ingin menyatakan, ia tampil sebagai diri sendiri setelah sebelumnya identik dengan dasi biru muda yang menjadi warna khas kampanye dan koalisinya,” kata Jamiluddin.
Kepada Kompas.com, Jumat (13/11/2026), Jamiluddin menyebut warna merah itu juga bisa melambangkan keberanian menghadapi risiko politik sekaligus amarah yang tertahan.
Ia merujuk sejumlah tekanan politik yang membelit Gibran, mulai dari polemik ijazah, wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP), hingga isu pemakzulan.
“Karena itu, penggunaan dasi merah tampaknya tidak berkaitan dengan PDI-P,” kata dia, seraya menambahkan warna merah itu bisa saja mewakili kemarahan Gibran.
Strategi Komunikasi dan Peluang Rekonsiliasi
Di luar soal dasi, Jamiluddin membaca pengakuan Gibran terkait keputusannya menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 sebagai pesan berlapis.
“Gibran menggunakan diksi personal seperti ‘pergulatan batin’ dan ‘membuat kecewa partai yang membimbing dan membesarkan’ untuk memanusiakan keputusan politiknya di masa lalu,” ujarnya.
Menurut Jamiluddin, langkah itu merupakan manajemen kesan (impression management) untuk merawat modal sosial agar Gibran tetap dipandang santun usai mundur.
Pernyataan tersebut juga dinilai berfungsi sebagai trial balloon untuk menguji respons PDI-P sekaligus menurunkan jarak emosional setelah retak sejak Oktober 2023.
Hubungan keduanya bermula saat PDI-P mengusung Gibran pada Pilkada Solo 2020 hingga dilantik sebagai Wali Kota Solo pada Februari 2021, sebelum pecah pascaputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai simbol dasi merah dan pengakuan penyesalan saja belum cukup membuktikan adanya rekonsiliasi.
Kepada Kompas.com, Jumat (13/11/2026), Arifki menegaskan Gibran perlu membuktikannya lewat sikap terbuka serta komunikasi nyata dengan elite PDI-P.
“Jadi, rekonsiliasi mungkin terjadi, tetapi membutuhkan proses dan kepercayaan politik,” ucap Arifki.***





