SURABAYA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan insentif fiskal sebesar Rp19 miliar sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja Pemkot Surabaya. Insentif tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/2024 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 1 September 2024.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada pemerintah pusat. Insentif fiskal ini menunjukkan bahwa upaya Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat sudah berada di jalur yang benar, meskipun masih banyak yang perlu dievaluasi untuk lebih optimal,” ujar Eri, Minggu (8/9).
Lebih lanjut, Eri menjelaskan bahwa adanya insentif fiskal ini mencerminkan pola hubungan keuangan yang semakin sehat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat secara rutin memberikan insentif kepada daerah-daerah dengan kinerja terukur, yang memacu daerah untuk melaksanakan program dengan lebih baik sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Insentif fiskal berbasis kinerja seperti ini sangat mendorong inovasi dan mempercepat peningkatan pelayanan publik di daerah-daerah. Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang terus memberikan stimulus kepada pemerintah daerah untuk bekerja lebih berdampak,” imbuh Eri, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Detail Insentif dan Penurunan Kemiskinan
Menurut Eri, insentif fiskal sebesar Rp19 miliar yang diberikan kepada Pemkot Surabaya terdiri dari beberapa kategori. Sebesar Rp7,17 miliar untuk kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, Rp6,49 miliar untuk percepatan penurunan stunting, dan Rp5,36 miliar untuk percepatan belanja daerah.
Dalam hal pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemkot Surabaya mencatatkan penurunan signifikan. Dari angka 1,2 persen pada 2021, kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,8 persen pada 2022, dan terus menyusut hingga mencapai 0,42 persen pada 2024. “Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari program padat karya seperti bedah rumah yang melibatkan warga kurang mampu hingga pelibatan warga miskin dalam kelompok produksi paving yang digunakan untuk pembangunan kampung,” jelas Eri.
