Selain itu, Pemkot Surabaya juga memanfaatkan aset-aset pemerintah sebagai Rumah Padat Karya yang kini tersebar di 133 titik di seluruh kota. Aset-aset ini digunakan untuk berbagai usaha seperti cuci mobil, laundry, jahit, dan budidaya perikanan serta urban farming yang memberdayakan warga kurang mampu.
Fokus pada Penurunan Stunting dan Belanja Daerah
Dalam hal penanganan stunting, Pemkot Surabaya mencatatkan capaian gemilang dengan menurunkan prevalensi stunting hingga 1,6 persen, angka terendah se-Indonesia. Eri menargetkan prevalensi stunting dapat mencapai 0 persen pada tahun ini. “Penanganan stunting menjadi kunci untuk menyiapkan generasi terbaik menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Eri.
Pemkot Surabaya juga terus menggenjot percepatan belanja daerah sebagai instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian. Alokasi belanja APBD untuk produk dalam negeri dan UMKM diharapkan memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang kuat bagi pelaku ekonomi lokal. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi Surabaya yang mencapai 5,7 persen pada 2023, di atas rata-rata Jawa Timur dan nasional. Tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 9,68 persen pada 2021 menjadi 6,76 persen pada 2023.
“Kita akan terus mengoptimalkan belanja APBD sebagai instrumen fiskal untuk mengungkit perekonomian. Semakin cepat belanja daerah disalurkan, semakin cepat pula perekonomian bergerak. Namun, tentu kecepatan ini tidak boleh mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkas Eri.*
