Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, orientasi kepala daerah atau retreat yang dilaksanakan selama 8 hari di Akademi Militer, Magelang, menghabiskan anggaran Rp13 miliar. Pengamat menilai kegiatan itu kurang pas di tengah efisiensi anggaran ketat ala Presiden Prabowo.
Kata Bima, soal penggunaan anggaran Rp13 miliar itu, harus dilihat dari perspektif yang lebih luas.
“Angkanya Rp 13 miliar, dan kita pun tentu harus memiliki perspektif yang lebih luas,” ucapnya saat konferensi pers di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat, 21 Februari 2025.
Bima mengatakan, saat ini anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp3.600 triliun, sedangkan uang yang beredar di daerah melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar Rp1.300 triliun. Anggaran besar ini diharapkan bisa dikelola dengan baik melalui kegiatan orientasi yang menghabiskan anggaran Rp13 miliar.
“Jadi, teman-teman Kepala Daerah (setelah retreat) diharapkan bisa mengelola uang rakyat untuk kembali ke rakyat, ribuan triliun tadi, berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional,” ucapnya Bima.
Mantan Wali Kota Bogor ini juga menjelaskan, retreat akan diisi beragam narasumber, termasuk lembaga penegak hukum di bidang korupsi.
“KPK, Kapolri, BPK, BPKP, juga akan berbicara di sini untuk mengawal uang rakyat tadi. Jadi tolong dilihat dalam konteks yang lebih besar, target ini adalah ke sana (pengelolaan anggaran yang profesional) juga tadi,” tandasnya.
Di sisi lain, pengamat hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai program retreat itu tidak tepat sasaran dan akan membuang-buang anggaran. Untuk pembinaan kepala daerah, katanya, cukup dilakukan pendidikan terpadu antar pemerintah provinsi yang dibantu oleh Kemendagri.
Sedangkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Ghaliya Putri Sjafrina, menyoroti pelaksanaan retreat kepala daerah berbiaya mahal tersebut karena diadakan tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, pemerintah melakukan hal yang kontradiktif dengan kebijakan pemangkasan anggaran oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Ada juga di tengah polemik efisiensi anggaran yang menempatkan publik atau sektor pelayanan publik sebagai korban, ini juga ada kebijakan-kebijakan yang cukup kontradiktif,” ujar Almas, dalam diskusi bertajuk “Retreat Kepala Daerah dan Efisiensi Anggaran: Reformasi Birokrasi Setengah Hati”, yang digelar secara daring, Selasa, 18 Februari 2025.
“Selain tadi ada kementerian yang anggarannya sangat-sangat fantastis dan tidak terkena efisiensi, ada juga kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya terkait dengan retreat kepala daerah,” jelas dia.
Ia menyebut, jika pemerintah melakukan pemangkasan anggaran hingga berdampak pada sektor pelayanan publik, program yang kurang bermanfaat bagi masyarakat juga mestinya ditiadakan.
“Untuk pendidikan dasar saja pemerintah melakukan pemangkasan anggaran, ya, sudah seharusnya pemerintah juga meniadakan kegiatan-kegiatan yang minim manfaatnya,” paparnya. “Apalagi ya ini tidak berkaitan dengan kepentingan publik secara umum,” imbuhnya.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan. Ia menyebut bahwa retreat kepala daerah sangat bertentangan dengan Inpres Nomor 1/2025 terkait efisiensi anggaran.
“Penguatan kapasitas kepala daerah sebenarnya bisa dilakukan berdasarkan zona, sehingga efektivitas bisa dijamin,” tutur Misbah.
Sebagai informasi, retret kepala daerah digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah selama 8 hari, terhitung 21-28 Februari 2025. Sebanyak 503 kepala daerah akan ikut dalam retret tersebut. Di dua hari terakhir kegiatan, wakil kepala daerah akan diikutkan, sehingga jumlahnya mencapai 1.006 peserta.***
