Teddy Indra Wijaya menyebut seluruh biaya tambahan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo ditanggung dana pribadi. Pemerintah juga mengklaim rombongan kini lebih ramping dan diplomasi menghasilkan investasi besar.
Tag: Efisiensi Anggaran
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN dari Potensi Korupsi
Dengan klaim penyelamatan ratusan triliun ini, pemerintah ingin mengirim pesan tegas: anggaran negara bukan untuk dibagi-bagi, melainkan untuk bekerja bagi rakyat.
Pengamat: KPK Harus Periksa Istri Menteri UMKM soal Surat Pendampingan ke Eropa
Pengamat menyesalkan bahwa kejadian seperti ini justru dilakukan oleh para menteri muda.
Perjalanan Dinas Bukan untuk Keluarga: Aturan Jelas, Tapi Masih Saja Dilanggar?
Pengeluaran surat pendampingan tanpa dasar kegiatan yang relevan merupakan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola perjalanan dinas negara.
Tina Astari Klarifikasi Perjalanan ke Eropa: “Murni Urusan Pribadi”
Pernyataan ini disampaikan Tina melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @tina.astari, pada Sabtu, 5 Juli 2025.
‘Tour de Istri Menteri’: Ketika Surat Dinas Jadi Tiket Jalan-Jalan
Belum ada klarifikasi gamblang tentang apakah surat tersebut diterbitkan melalui prosedur resmi, dan apakah benar perjalanan sang istri dibiayai negara.
Waspadai Empat Titik Rawan Kemacetan Mudik Lebaran 2025 Ini
Lonjakan kendaraan di jalur tol dan arteri diprediksi meningkat signifikan. Salah satu fokus penanganan adalah di rest area yang kerap menjadi biang kemacetan.
Retret Kepala Daerah Telan Biaya Rp13 Miliar, Pengamat: Kontradiktif dengan Efisiensi Anggaran
Pemerintah dinilai melakukan hal yang kontradiktif dengan kebijakan pemangkasan anggaran oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Wakil Ketua MPR: Pemotongan Dana BOS Madrasah Bertentangan dengan Inpres
Menteri Agama penting segera mengoreksi ketidakbijakan jajaran di bawahnya yang tidak sejalan dengan spirit instruksi Presiden
Mahasiswa Gelar Aksi Tolak Efisiensi Anggaran, Desak Evaluasi Program MBG
Pemangkasan anggaran ini tidak boleh dilakukan hanya untuk memenuhi janji politik, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak awal sulit ditopang oleh APBN. Kebijakan ini tidak melalui kajian akademik yang matang
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.