Seskab Teddy menyatakan seluruh biaya tambahan kunjungan luar negeri yang melampaui anggaran negara ditanggung langsung oleh Presiden Prabowo dari dana pribadinya.
Pemerintah akhirnya merespons kritik soal frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan biaya tambahan yang muncul di luar anggaran resmi negara tidak dibebankan kepada APBN, melainkan ditanggung langsung oleh Presiden. Mengutip laporan ANTARA, pernyataan itu disampaikan melalui akun resmi Sekretariat Kabinet pada Senin (1/6/2026).
“Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab kritik yang sebelumnya dilontarkan diplomat senior sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.
Rombongan Diklaim Lebih Ramping
Selain soal pembiayaan, Teddy menyebut jumlah rombongan Presiden saat lawatan luar negeri kini jauh lebih kecil dibanding periode sebelumnya. Menurut dia, rombongan Presiden Prabowo umumnya hanya berkisar 50–60 orang, sedangkan pada masa lalu dapat melampaui 120 orang.
Teddy menilai efisiensi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan biaya perjalanan tanpa mengurangi efektivitas diplomasi. Ia juga menepis anggapan bahwa kunjungan luar negeri dilakukan sekadar untuk kepentingan seremonial atau pencitraan.
Diplomasi Aktif di Tengah Krisis Global
Menurut Teddy, situasi geopolitik dunia yang berubah cepat membuat Presiden harus aktif membangun komunikasi langsung dengan para pemimpin negara lain. Ia menilai hubungan internasional tidak bisa dibangun hanya ketika krisis terjadi.
“Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik,” ujarnya.
Pemerintah mengklaim diplomasi tersebut menghasilkan sejumlah capaian, antara lain keanggotaan Indonesia di BRICS, perluasan kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa, komitmen investasi, kerja sama pertahanan, hingga dukungan terhadap perlindungan warga negara Indonesia dan bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
