Prabowo menyebut ekonomi Indonesia terus tumbuh, tetapi hasilnya belum dirasakan adil oleh seluruh rakyat. Ia mengaitkannya dengan arah Ekonomi Pancasila.
Presiden Prabowo Subianto mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya dirasakan merata oleh rakyat. Pernyataan itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin, 1 Juni 2026, mengutip laporan Katadata.
“Selama beberapa dasawarsa terakhir Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata? Sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang,” kata Prabowo, Senin, 1 Juni 2026.
Pertumbuhan Tak Cukup Jadi Angka
Prabowo menegaskan pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan. Menurut dia, arah ekonomi nasional harus berjalan sejalan dengan nilai Pancasila, terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku pada periode itu mencapai Rp6.187,2 triliun.
Bank Indonesia menyebut pertumbuhan itu ditopang aktivitas ekonomi domestik, konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah, termasuk program prioritas Makan Bergizi Gratis.
SDA dan Keadilan Sosial
Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung besarnya kekayaan sumber daya alam Indonesia, mulai dari tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, batu bara, kelapa sawit, hingga nikel. Namun, ia menilai nilai tambah dari kekayaan itu belum maksimal dinikmati rakyat.
Karena itu, pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, koperasi, ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, pembangunan manusia, serta perbaikan tata kelola agar kekayaan nasional tidak terus bocor ke luar negeri.
Prabowo juga mengakui transformasi ekonomi tidak mudah. Ia memperkirakan akan ada perlawanan dari pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktik korupsi, penyelundupan, dan aktivitas ekonomi ilegal.
