Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (18/2), menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Massa mahasiswa bergerak dari kawasan Patung Kuda menuju Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Dalam aksi bertajuk “Indonesia Gelap”, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran, terutama pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan pemberian izin bagi kampus untuk mengelola tambang.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM-KM UGM), Tiyo Ardianto, menyatakan pihaknya mendukung aksi yang dilakukan di Jakarta. Ia juga mengungkapkan rencana aksi serupa di Yogyakarta dalam waktu dekat.
“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang kebijakan pemangkasan anggaran, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini harus dikaji lebih dalam dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat,” ujar Tiyo melansir laman UGM.
Tiyo mencontohkan bahwa anggaran pendidikan yang selama ini dialokasikan masih jauh dari ideal untuk menopang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ia menyoroti pemotongan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dari Rp33,5 triliun menjadi Rp25,5 triliun sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam memperjuangkan pendidikan.
“PTN pasti akan kesulitan mencari tambahan dana. Jalan keluar paling mudah? Naikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Akibatnya, mahasiswa dan orang tua yang menjadi korban. Banyak masyarakat terpaksa mengubur impian mereka untuk berkuliah,” kata Tiyo.
Pemerintah sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak akan ada kenaikan UKT serta program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) tetap berjalan. Namun, Tiyo menilai kebijakan efisiensi anggaran yang menargetkan pemotongan Rp306,69 triliun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tetap berpotensi mengancam sektor pendidikan.
“Pemangkasan anggaran ini tidak boleh dilakukan hanya untuk memenuhi janji politik, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak awal sulit ditopang oleh APBN. Kebijakan ini tidak melalui kajian akademik yang matang,” tambahnya.
BEM-KM UGM mengajukan dua tuntutan kepada pemerintah. Pertama, pemerintah diminta mengevaluasi secara menyeluruh Program MBG dengan menyesuaikan kapasitas APBN dan kondisi ekonomi nasional. Jika perlu, skema pembatalan program harus dipertimbangkan agar fokus kebijakan tetap pada sektor fundamental seperti pendidikan dan kesehatan. Kedua, pemerintah diminta menerapkan kebijakan pajak progresif sebagai sumber pendapatan baru negara.
“Kembalikan kepercayaan rakyat dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan,” tegas Tiyo.
Ia menambahkan, jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan mahasiswa, aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali digelar dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat.***
