Keputusan Presiden Prabowo memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sebagai salah satu tim yang menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan memunculkan banyak persepsi. Ada yang bilang itu blunder secara moral, ada yang menilai itu adalah strategi politik yang wajar.
__________
Menurut Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama, dengan mengirimkan Jokowi, Prabowo seolah melakukan blunder secara pesan politik.
Karena Vatikan—tempat di mana prosesi berlangsung—merupakan tempat dan ruang yang dijaga ketat secara moral. Sementara Jokowi, menurut Virdika, dalam memori politik internasional, tercatat sebagai figur yang dianggap korup.
Sebagaimana diketahui, Jokowi pernah masuk dalam nominasi tokoh terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengutus presiden ke-7 RI Jokowi untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Selain Jokowi, Prabowo mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wamenkeu Thomas Djiwandono, dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Mereka dijadwalkan berangkat ke Vatikan, Kamis malam.
“Mengutus Jokowi seperti mengirim pesan blunder. Indonesia mengirim figur yang dicurigai publik global ke ruang yang dijaga ketat secara moral. Ini bukan soal hukum, ini soal pesan politik,” kata Virdika dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis, 24 April 2025.
Menurut Virdika, upacara pemakaman Paus Fransiskus bukan sekadar seremoni. Pemakaman itu juga merupakan panggung etika global.
Di dunia internasional, kata Virdika, persepsi lebih tajam dari fakta hukum. Saat negara lain melihat Indonesia diwakili tokoh dengan citra korup, menurutnya, hal tersebut akan mengiris kredibilitas diplomasi moral Indonesia.
“Diplomasi kita jadi pincang. Mau bicara soal etika global, tapi diwakili simbol yang dipertanyakan secara etik,” katanya.
Virdika juga menilai Prabowo kehilangan momentum penting untuk menunjukkan empati tulus terhadap komunitas Katolik di Indonesia. Apalagi, pemakaman Paus bukan sekadar seremoni kenegaraan. Itu adalah momen sakral bagi jutaan umat Katolik di seluruh dunia.
Virdika meyakini, ada umat Katolik yang kecewa dengan keputusan Prabowo mengutus Jokowi itu. Karena Prabowo sebenarnya punya banyak pilihan untuk menunjukkan sikap yang lebih peka secara moral dan simbolik.
Prabowo, menurut Virdika, harusnya mengutus tokoh-tokoh Katolik nasional. Bisa juga Prabowo bisa hadir sendiri, untuk membangun koneksi yang lebih tulus dengan komunitas Katolik.
“Keputusan ini mencerminkan kurangnya sensitivitas Prabowo dalam membaca ruang moral umat Katolik, yang tentu saja bisa berdampak pada relasi jangka panjang antara pemerintah dan komunitas keagamaan,” kata dia.
Menepis Isu ‘Matahari Kembar’
Sementara itu, pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio, menilai, dengan mengutus Jokowi, Prabowo ingin meredam isu ‘matahari kembar’ yang belakangan menghangat.
Menurut Hendri, tindakan Prabowo mengutus Jokowi itu untuk mengkomunikasikan kepada publik bahwa tidak ada ‘matahari kembar’—isu yang belakangan menghangat.
Prabowo, kata Hendri, ingin menunjukkan posisinya sebagai presiden. “Sedangkan, Jokowi hanya utusan,” ujar Hendri, Kamis, 24 April 2025.
Selain itu, kata Hendri, banyak juga pemimpin negara lain yang mengutus pemimpin sebelumnya untuk hadir ke pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Misalnya, Amerika Serikat dan Inggris.
“Itu (mengutus mantan pemimpin negara) biasa dilakukan Amerika Serikat dan Inggris,” katanya.***
