Beberapa Menteri Kabinet Merah Putih menemui Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dan menyebutnya “bos”. Pengamat menilai fenomena itu bisa memunculkan “matahari kembar” di Indonesia. Namun, kabarnya Prabowo tak terganggu dengan sebutan itu.
__________
Pada Jumat, 11 April 2025, dua menteri kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menemui Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah. Kedua menteri tersebut sempat memanggil Jokowi sebutan ‘bos’.
“Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” kata Trenggono.
Menkes Budi juga menyebut hal yang sama. “Silaturahmi, karena Pak Jokowi kan bosnya saya. Jadi saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Juga doain supaya Pak Presiden dan Ibu itu sehat, karena saya masih jadi menteri kesehatan, kan,” ujar Budi.
Selain dua menteri yang menyematkan panggilan ‘bos’ untuk Jokowi itu, beberapa menteri dan wakil menteri Kabinet Merah putuh juga sowan Mantan Wali Kota Surakarta itu. Antara lain:
- Menteri Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pada Senin, 31 Maret 2025;
- Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi pada Selasa, 1 April 2025;
- Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada Kamis, 3 April 2025;
- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto pada Kamis, 3 April 2025;
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kependudukan bersamaan dengan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Wihaji, pada Selasa 8 April 2025; dan
- Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Rabu, 9 April 2025.
Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mempertanyakan para menteri Prabowo yang menyebut Jokowi ‘bos’ itu.
Lili berharap pertemuan menteri ke rumah Jokowi itu—yang akhirnya memunculkan sebutan ‘bos’ itu—hanyalah bagian dari silaturahmi Lebaran. Jika itu konteksnya, menurut Lili, itu wajar. Sebab, para menteri itu notabene mantan pembantu Jokowi saat menjadi presiden.
“Begitu juga kita berharap, ketika ada yang memanggilnya (Jokowi) dengan sebutan ‘bos’ sebagai bagian dari sekadar candaan atau kelakar saja, bukan sungguhan,” kata Lili kepada wartawan, Selasa, 15 April 2025.
Namun, bila ternyata menteri tersebut menempatkan Jokowi sebagai bos sungguhan, di mana mereka selalu melapor dan minta arahan, baik langsung atau tidak langsung, menurut Lili, ini tentu berbahaya. Sebab, kata Lili, mereka tetap loyal pada Jokowi, bukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Jika ini sungguh-sungguh terjadi, bisa muncul ‘matahari kembar’,” katanya.
Jika situasi itu yang terjadi, Lili memperingatkan, loyalitas para menteri itu patut dipertanyakan: Mereka ini sesungguhnya loyal kepada siapa?
“Dampak dari tidak loyal ini, bukan tidak mungkin segala arahan dan kebijakan Presiden Prabowo bisa berantakan atau tidak jalan,” Lili Memperingatkan.
Perinagtan serupa juga dilontarkan oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, silaturahmi Lebaran sah saja dilakukan oleh semua pihak—termasuk silaturahmi Menteri Kabinet Merah Putih dengan Jokowi.
Namun, ketika para menteri Prabowo itu memanggil Jokowi ‘bos’ di depan umum usai silaturahmi, Mardani mengingatkan, jangan sampai hal tersebut memunculkan kesan adanya ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan.
“Yang pertama, tentu silaturahmi tetap baik. Tapi, yang kedua, tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat, 11 April 2025.
Mardani mengaku yakin Prabowo tak akan merasa tersinggung dengan kunjungan para menterinya ke Presiden terdahulu. Namun begitu, dia menekankan pentingnya jajaran kabinet untuk menjaga kewibawaan sosok pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan.
Peringatan yang sama juga sempat datang dari mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan politisi PDIP lainnya.
Apa Itu ‘Matahari Kembar’?
Istilah ‘matahari kembar’ adalah ungkapan kiasan yang sering digunakan dalam konteks politik atau kekuasaan, terutama dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki dua pusat kekuasaan yang kuat.
Dalam politik, ‘matahari kembar’ menggambarkan dualisme kepemimpinan. Dua tokoh memiliki otoritas yang hampir setara dan saling bersaing dalam pengaruh atau kekuasaan.
Jika situasi ini terjadi, maka akan terjadi ketidakjelasan arah kebijakan, potensi terjadinya konflik internal, hingga instabilitas dalam pengambilan keputusan. Karena itu, idealnya dalam satu sistem pemerintahan hanya ada satu pusat kekuasaan tertinggi agar arah dan kebijakan jelas.
Bagaimana Respons Istana?
Menanggapi berbagai kritik itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menekankan, kunjungan para menteri ke Jokowi itu sebatas silaturahim lebaran. Dia pun minta tidak dikaitkan dengan politik.
“Silaturahmi-silaturahmi Lebaran, jangan dibumbui tafsiran politik,” ujar Hasan dikutip dari Kompasdotcom, Senin, 14 April 2025.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan jika Presiden Prabowo tak terganggu dengan isu ‘matahari kembar’ tersebut.
“Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri pada era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi,” begitu kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 April 2025.
“Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan situasi itu,” tegasnya.
Kata Muzani, menteri-menteri Prabowo yang dulu bekerja untuk Jokowi harus tetap menghormati Presiden ke-7 tersebut.
Apalagi, kata Muzani lagi, kunjungan itu dilakukan dalam momen silaturahmi Lebaran. Mereka disebut Muzani harus tetap menghormati sosok yang dituakan.
“Saya kira, para menteri yang sekarang memiliki komitmen terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo cukup tangguh, cukup kuat, cukup solid,” tegasnya.***
