Sejarawan nasional Prof. Dr. Anhar Gonggong menegaskan kembali bahwa yang merdeka pada 17 Agustus 1945 adalah Bangsa Indonesia, bukan Negara Republik Indonesia. Negara secara formal baru berdiri pada 18 Agustus, sehari setelah proklamasi.
__________
Keputusan pemerintah menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional dalam rangka peringatan 80 tahun berdirinya Republik Indonesia menambah relevansi atas pernyataan sejarawan Prof. Dr. Anhar Gonggong: bahwa yang merdeka pada 17 Agustus adalah Bangsa Indonesia, sedangkan negara baru berdiri keesokan harinya.
Keputusan yang ditetapkan melalui Keppres No. 22/2025 ini tidak hanya disambut sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga memperkuat argumen para sejarawan yang selama ini mengingatkan pentingnya membedakan antara momen kemerdekaan bangsa dan kelahiran negara.
“Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momen penting pernyataan Bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Besoknya, 18 Agustus, bangsa yang merdeka ini menegakkan negara dalam rapat PPKI sekaligus dengan perangkatnya,” jelas Anhar, sebagaimana dikutip dari Fajar.co.id, Jumat, 1 Agustus 2025.
Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 ini pun kembali mengangkat pertanyaan mendasar yang kerap terabaikan: siapa sebenarnya yang merdeka pada 17 Agustus 1945?
Anhar Gonggong menjawabnya dengan tegas. Dalam pandangannya, pemahaman tentang siapa yang merdeka bukan hanya urusan semantik, melainkan menyangkut akurasi sejarah dan pembentukan identitas bangsa. Ia menggarisbawahi bahwa pada saat Proklamasi dibacakan oleh Sukarno dan Mohammad Hatta, Republik Indonesia sebagai negara belum eksis secara formal.
Dalam teks Proklamasi, subjek yang digunakan adalah “Kami Bangsa Indonesia”—bukan “kami negara” atau “kami pemerintah”. Hal itu menjadi indikator jelas bahwa yang memerdekakan diri adalah bangsa, belum negara.
Negara Baru Berdiri Sehari Setelahnya, 18 Agustus 1945
Baru pada 18 Agustus 1945, melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), bangsa yang telah memproklamasikan kemerdekaan itu membentuk negara secara formal. Dalam sidang itulah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, serta struktur pemerintahan.
“Pada 17 Agustus belum ada negara, karena yang menyatakan kemerdekaan adalah bangsa Indonesia. Negara baru ada pada 18 Agustus, dengan ditetapkannya UUD, wilayah, pemimpin, dan pemerintahan,” tegas Anhar, dalam forum Literasi Kebangsaan UICI, 1 Juni 2022.
Bukan Negara yang Dijajah, Tapi Bangsa
Anhar juga menegaskan bahwa selama lebih dari tiga abad penjajahan, yang dijajah adalah rakyat Indonesia sebagai entitas kultural, bukan negara yang secara hukum belum ada.
“Selama masa penjajahan, NKRI belum terbentuk. Artinya, yang mengalami penjajahan adalah Bangsa Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya kepada Samudrafakta.com, 13 Agustus 2024.
Pernyataan ini sekaligus membantah pandangan populer yang menyebut bahwa Republik Indonesia adalah entitas yang dijajah dan kemudian merdeka. Padahal, Republik Indonesia adalah buah dari proklamasi yang dilakukan oleh bangsa yang lebih dahulu terbentuk melalui kesadaran bersama.
Mengapa Kesalahan Istilah Bisa Berbahaya?
Bagi Anhar, menyamakan 17 Agustus dengan hari lahir negara dapat menyesatkan publik dan mengaburkan perjuangan panjang rakyat Indonesia sebagai bangsa.
“Bangsa bisa ada tanpa negara. Tapi negara tidak bisa ada tanpa bangsa,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa ketidaktepatan penggunaan istilah dalam narasi sejarah nasional dapat merusak fondasi pemahaman masyarakat terhadap jati diri dan perjuangan kolektif.
Menjaga Kejujuran Sejarah
Narasi bahwa 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa dan 18 Agustus adalah hari lahir negara juga diamini oleh tokoh-tokoh lain.
Mantan Ketua Umum Orshid, Ris Suyadi, pada 16 Agustus 2022 pernah menyampaikan:“Republik Indonesia belum eksis pada 17 Agustus 1945. Yang memproklamasikan kemerdekaan adalah Bangsa Indonesia. Negara baru terbentuk sehari setelahnya.”
Sejarawan Nahdlatul Ulama, KH Agus Sunyoto, dalam forum nasional MPR RI tahun 2019 juga menegaskan: “Republik Indonesia satu detik pun tidak pernah dijajah. Yang dijajah adalah Bangsa Indonesia.”
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, ketika masih menjadi Wakil Ketua MPR RI 2018, menyatakan hal serupa.
“Kita harus menyebut sesuai teks asli proklamasi. Yang merdeka adalah Bangsa Indonesia, bukan Negara Republik Indonesia,” ujarnya dalam unggahan Orshid.id pada 17 Agustus 2018.
Sejarah kemerdekaan Indonesia menyimpan lapisan-lapisan penting yang tak bisa disederhanakan hanya pada satu tanggal dan satu istilah. 17 Agustus adalah tonggak ketika Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dari penjajahan. Sementara Republik Indonesia sebagai entitas politik berdiri resmi pada 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI.
Keputusan pemerintah menjadikan 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional bukan sekadar penyesuaian kalender, melainkan pengakuan diam-diam atas narasi sejarah yang lebih jernih. Dan sebagaimana ditekankan Prof. Anhar Gonggong, tanpa kejelasan sejarah, kita akan kesulitan menavigasi masa depan sebagai bangsa yang berdaulat.***
