Pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tinggal hitungan hari, namun undangan resmi belum turun. Pengurus daerah justru merasa ditekan untuk segera menyetorkan nama-nama Ahlul Halli wal Aqdi.
Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bangkalan, Madura, KH Dimyathi Muhammad mempertanyakan belum turunnya undangan resmi Muktamar ke-35 NU. Agenda lima tahunan ini dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Ketiadaan undangan hingga pertengahan Agustus 2026 membuat pengurus daerah kebingungan. “Kami khawatir undangannya mepet. Kalau dikirim H-7, tiket pesawat dan kereta pasti sudah mahal, bahkan habis. Terutama PWNU-PCNU luar Jawa,” ujar pria yang akrab disapa Lora Dim tersebut, Jumat, 14 Agustus 2026.
Lora Dim menyebut keterlambatan ini menyulitkan pengurusan administrasi internal, penerbitan surat keputusan delegasi, hingga koordinasi teknis rombongan. Menurut dia, lambatnya kepastian ini bahkan memicu spekulasi bahwa pelaksanaan muktamar akan mundur dari jadwal semula.
Tekanan Penentuan AHWA
Ihwal belum turunnya undangan, sejumlah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan PCNU justru mengaku dihubungi oknum yang mengatasnamakan panitia. Mereka diminta segera menyerahkan nama-nama Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) mengikuti daftar yang diinginkan pihak tertentu.
“Mereka juga mengeluh, semua belum pasti, justru sudah ditekan untuk menyerahkan daftar AHWA. Padahal belum ada surat permohonan resmi dari panitia, mekanisme, dan penjelasan lengkapnya,” tutur cicit Syaikhona Kholil Bangkalan ini.
Lora Dim menuturkan, permintaan nama tersebut menggunakan bahasa halus namun bernada menekan, seolah ada konsekuensi bagi daerah yang menolak. Lantaran penentuan AHWA berkaitan erat dengan hak suara tertinggi dalam muktamar dan rawan dipolitisasi, ia mengingatkan jajaran pengurus daerah untuk meresponsnya dengan hati-hati.
Jika usulan nama telanjur diserahkan karena pertimbangan ewuh pakewuh atau tekanan, ia menyarankan PWNU dan PCNU untuk mencabut rekomendasi tersebut. Alasan cacat administrasi dapat digunakan hingga surat resmi dari panitia terbit.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah merilis Daftar Peserta Sementara (DPS) I Muktamar ke-35 pada 3 Agustus 2026 yang memuat 501 struktur kepengurusan. Panitia membuka masa sanggah hingga 6 Agustus, namun pengumuman DPS II yang dijadwalkan pada 7 Agustus 2026 urung terlaksana hingga saat ini.
Selain itu, Lora Dim menyoroti pergeseran gaya komunikasi internal NU menjelang muktamar. Menurut dia, komunikasi yang terbangun kini tidak lagi mengakar pada tradisi kiai-santri, melainkan menyerupai interaksi politikus dengan konstituennya.
“Seakan mereka lupa. Ini NU, bukan partai politik, apalagi perusahaan. Mestinya musyawarah, bukan intimidasi atau menakut-nakuti. Gaya koboi seperti ini kami kira sudah selesai sejak lama,” katanya.***
