“Pada 17 Agustus belum ada negara, karena yang menyatakan kemerdekaan adalah bangsa Indonesia. Negara baru ada pada 18 Agustus, dengan ditetapkannya UUD, wilayah, pemimpin, dan pemerintahan,” tegas Anhar, dalam forum Literasi Kebangsaan UICI, 1 Juni 2022.
Bukan Negara yang Dijajah, Tapi Bangsa
Anhar juga menegaskan bahwa selama lebih dari tiga abad penjajahan, yang dijajah adalah rakyat Indonesia sebagai entitas kultural, bukan negara yang secara hukum belum ada.
“Selama masa penjajahan, NKRI belum terbentuk. Artinya, yang mengalami penjajahan adalah Bangsa Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya kepada Samudrafakta.com, 13 Agustus 2024.
Pernyataan ini sekaligus membantah pandangan populer yang menyebut bahwa Republik Indonesia adalah entitas yang dijajah dan kemudian merdeka. Padahal, Republik Indonesia adalah buah dari proklamasi yang dilakukan oleh bangsa yang lebih dahulu terbentuk melalui kesadaran bersama.
Mengapa Kesalahan Istilah Bisa Berbahaya?
Bagi Anhar, menyamakan 17 Agustus dengan hari lahir negara dapat menyesatkan publik dan mengaburkan perjuangan panjang rakyat Indonesia sebagai bangsa.
“Bangsa bisa ada tanpa negara. Tapi negara tidak bisa ada tanpa bangsa,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa ketidaktepatan penggunaan istilah dalam narasi sejarah nasional dapat merusak fondasi pemahaman masyarakat terhadap jati diri dan perjuangan kolektif.
Menjaga Kejujuran Sejarah
Narasi bahwa 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa dan 18 Agustus adalah hari lahir negara juga diamini oleh tokoh-tokoh lain.
Mantan Ketua Umum Orshid, Ris Suyadi, pada 16 Agustus 2022 pernah menyampaikan:“Republik Indonesia belum eksis pada 17 Agustus 1945. Yang memproklamasikan kemerdekaan adalah Bangsa Indonesia. Negara baru terbentuk sehari setelahnya.”
Sejarawan Nahdlatul Ulama, KH Agus Sunyoto, dalam forum nasional MPR RI tahun 2019 juga menegaskan: “Republik Indonesia satu detik pun tidak pernah dijajah. Yang dijajah adalah Bangsa Indonesia.”
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, ketika masih menjadi Wakil Ketua MPR RI 2018, menyatakan hal serupa.
