Politikus Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Pasalnya, kenaikan itu diterapkan saat masyarakat menghadapi tantangan ekonomi yang begitu besar.
Sebagaimana diketahui, pada Senin, 16 Desember 2024, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan jika pemerintah resmi menetapkan PPN 12 persen berlaku per 1 Januari 2025.
Putri kedua Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu mengingatkan jika saat ini rakyat sedang kesulitan secara ekonomi, seiring melonjaknya harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli, dan bertambahnya pengangguran.
“Kelas menengah turun kelas, bahkan berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang,” kata Yenny, dalam peringatan Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 21 Desember 2024.
Yenny mengingatkan pula kesimpulan para ekonom yang menyebut konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Sedangkan saat ini konsumsi itu menurun. Ironisnya, menurut Yenny, di tengah situasi seperti itu, pemerintah menaikkan PPN.
Yenny pun membandingkan kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia ini dengan beberapa negara lain.
“Singapura justru memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Vietnam menurunkan pajaknya dan justru memperkecil jumlah pejabatnya. Namun, Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya,” katanya.
Di tengah situasi ini, menurut Yenny, semestinya pemerintah menurunkan angka korupsi, bukan malah membebani rakyat.
Sebagaimana diketahui, kebijakan PPN 12 persen ini mendapat gelombang penolakan dari banyak pihak, mulai dari politisi, ahli ekonomi, dan terutama masyarakat Indonesia. Bahkan, warganet telah menggalang petisi daring untuk menolak kenaikan itu, yang telah ditandatangani ratusan ribu netizen.***
