Sejumlah ekonom memprediksi banyak hal kurang baik yang bakal menimpa kelas pekerja di tahun 2025, akibat penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.
Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyebut jika sejumlah pengamat ekonomi dan organisasi yang fokus pada perlindungan konsumen berpendapat jika nasib kelas pekerja pada 2025 akan “sangat berat”.
Menurut Andri, kondisi keuangan masyarakat kelas menengah ke bawah saat ini—termasuk kelas pekerja—sudah sangat tertekan. Terimpit kenaikan harga-harga bahan pokok, ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan utang yang menumpuk.
Bagi mereka yang masih bertahan di pekerjaannya, kata Andri, pendapatan yang diperoleh tak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan mereka yang sedang mencari pekerjaan baru, peluang untuk diterima sangat tipis, di tengah gelombang PHK di berbagai sektor industri.
Sebagai informasi, baru-baru ini Kementerian Ketenagakerjaan merilis jumlah pekerja yang mengalami PHK sepanjang Januari hingga Desember 2024, yang mencapai kurang lebih 80 ribu. Jumlah itu lebih tinggi dari dibandingkan dengan total pekerja ter-PHK sepanjang tahun 2023, yang berkisar 60 ribu orang.
“Saya sampai tidak punya kata-kata untuk menggambarkan (prediksi situasi ekonomi tahun 2025) dengan baik,” kata Andri kepada wartawan, Senin, 30 Desember 2024. Yang pasti, kata dia, kelas pekerja akan makin menyadari bahwa keberadaan dan kesejahteraan mereka tak ada artinya di mata pemerintah.
Sementara itu, ekonom Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan, jika kenaikan pajak dan pungutan-pungutan dijalankan, itu bisa menyumbang inflasi hingga 4 persen. Dengan asumsi tersebut, disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan masyarakat akan terus turun.
Disposable income adalah pendapatan pribadi yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak langsung. “Artinya, sebelum mereka bisa membelanjakan uangnya, pungutan-pungutan tadi bisa menurunkan pendapatan yang diterima bersih oleh si pekerja. Kalau begitu, daya belinya dari mana?” kata Bhima.
Dampaknya adalahmasyarakat menengah ke bawah bakal sangat berhemat dengan mencari barang-barang kebutuhan yang lebih murah. Entah berbelanja di warung konvensional atau ke “pasar gelap” yang tak dipungut pajak.
Sedangkan Ketua pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menyatakan bahwa kemungkinan besar kelas menengah ke bawah bakal mengubah pola konsumsi dengan mengurangi kualitas bahan pangan yang dikonsumsi. “Misalnya, biasa beli daging, jadi enggak beli. Nantinya bisa menurunkan kesehatan, kualitas sumber daya manusia, dan tentu saja berlawanan dengan upaya pemerintah meningkatkan SDM,” kata dia
“Tidak ada lagi Indonesia emas,” tegas Tulus
