Mahasiswa Unair Ciptakan Strategi Fiskal Hadapi Jobless Growth di Era AI

Mahasiswa Unair
Tiga mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) yang menggagas INDONESIA DIGITAL RISE. (Humas Unair)

Tiga mahasiswa Administrasi Publik menggagas integrasi pajak otomatisasi dan transisi tenaga kerja. Karya itu meraih juara kedua The 23rd HIPOTEX-R di IPB University.

Tiga mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga meraih juara kedua Policy Case Competition pada The 23rd HIPOTEX-R di IPB University, Bogor.

Mereka menggagas INDONESIA DIGITAL RISE, strategi menggabungkan kebijakan fiskal dan transisi ketenagakerjaan untuk menghadapi pertumbuhan tanpa penyerapan kerja di era kecerdasan artifisial.

Tim terdiri atas Mohammad Daksha Hisahito sebagai ketua, Aliya Salsabila Bisri, dan Salwa Dwi Putri Arditiya. Judul karya mereka merangkai pajak otomatisasi dan transisi tenaga kerja adaptif.

Bacaan Lainnya

Tim melihat dua persoalan yang berkaitan: meningkatnya otomatisasi dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja. “Kami tidak ingin menghambat perkembangan AI, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi digital tetap berjalan tanpa menciptakan jobless growth,” kata Daksha, dikutip Sabtu, 19 September 2026.

Dua Pilar Kebijakan

Gagasan itu menawarkan dua pilar. RISE Digital berfokus pada pendidikan kecerdasan artifisial, pelatihan ulang keterampilan, penyelarasan kompetensi dengan industri, serta pemerataan akses digital. REGAL AI mengatur tata kelola pajak kecerdasan artifisial dan transisi tenaga kerja.

Pajak dari perusahaan yang memperoleh manfaat ekonomi melalui otomatisasi diarahkan untuk mendukung pelatihan ulang dan perlindungan pekerja.

Kompetisi itu menjadi pengalaman pertama tim dalam studi kasus kebijakan. Daksha mengatakan mereka menelusuri akar persoalan lewat analisis pohon masalah dan lima pertanyaan “mengapa”, lalu mengkaji teori pajak robot, perpajakan ekonomi digital, serta kesesuaian orang-keterampilan dan orang-pekerjaan.

Mereka berharap gagasan itu dapat berkembang menjadi kebijakan yang lebih lengkap bagi kesejahteraan tenaga kerja.***

Pos terkait