Isi 17+8 Tuntutan Rakyat mencakup pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan aparat, penghentian kriminalisasi demonstran, transparansi dan reformasi DPR, hingga komitmen TNI kembali ke barak.
Subsidi BBM berpotensi bocor hingga Rp200 triliun per tahun. Reformasi tepat sasaran bisa buka ruang fiskal besar untuk bansos, pendidikan, kesehatan, dan program produktif lainnya.
Berita dan Opini Kerakyatan | Samudrafakta
Cukai Minuman Manis Mulai 2026, Fokus Fiskal atau Kesehatan Rakyat?
Tujuan utama cukai MBDK adalah pengendalian konsumsi, bukan semata penerimaan negara.
72 Ribu Orang Teken Petisi Tolak Pemecatan Kompol Kosmas
Petisi ditujukan kepada Kapolri, Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP) Polri, serta pimpinan DPR RI. Isinya menilai sanksi pemecatan tidak sebanding dengan rekam jejak panjang Kosmas.
Mahfud MD Ingatkan Kejagung Soal Risiko Kekeliruan Jabatan dalam Dakwaan Nadiem
Melalui unggahan di media sosial X, Kamis, 4 September 2025, mantan Menko Polhukam itu mengingatkan Kejaksaan Agung agar berhati-hati mencantumkan jabatan Nadiem saat peristiwa hukum terjadi.
Jadi Tersangka Korupsi Chromebook, Harta Nadiem Makarim Tembus Rp4,8 Triliun
Lonjakan harta kekayaan ini menjadi perhatian, seiring status hukum baru yang menjerat pendiri Gojek tersebut.
Kejagung Tetapkan Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Tersangka Korupsi Digitalisasi Pendidikan
Pengadaan laptop menggunakan sistem operasi Chrome (Chromebook) dinilai tidak efektif untuk daerah 3T yang minim akses internet.
Elite PBNU Kembali Terseret dalam Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Sekretaris LP PBNU
Pemanggilan Zainal menambah panjang daftar nama pengurus PBNU yang ikut terseret dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji oleh KPK.
KPK Panggil Wasekjen GP Ansor dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
KPK belum membeberkan materi pemeriksaan, sementara para saksi juga belum memberikan pernyataan.*
10 Tema Inspiratif Sambut Maulid Nabi 2025
Sejumlah tema dapat diangkat untuk menghidupkan perayaan tahun ini.
Rektor Unair Serukan Evaluasi Hukum dan Jaga Demokrasi di Tengah Gejolak Sosial
Unair mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penegakan hukum yang transparan dan adil, terutama dalam kasus kekerasan yang menelan korban jiwa serta berdampak sosial, politik, dan ekonomi.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.