Mahasiswa Universitas Padjajaran bersama Koalisi Masyarakat Sipil siap turun ke jalan. Mereka menggelar aksi damai bertajuk Piknik Nasional Rakyat di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 5 September 2025 pukul 13.00 WIB.
__________
Seruan aksi dipublikasikan lewat akun Instagram resmi BEM Kema Unpad, @bem.unpad, Jumat dini hari. Dalam poster bernuansa pink dan hijau, massa aksi diimbau memakai pakaian berwarna hero green, brave pink, atau resistance blue—warna yang viral di media sosial sebagai simbol gerakan rakyat.
Wakil Ketua BEM Kema Unpad, Ezra Al Barra, menegaskan aksi ini menagih pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat yang tenggatnya jatuh hari ini. “Confirmed (aksi di DPR RI). Aksi bersama kawan-kawan dari Koalisi Masyarakat Sipil soal 17+8 Tuntutan Rakyat,” kata Ezra kepada Kompas.com.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti KontraS, YLBHI, Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, serta BEM dari berbagai kampus termasuk Unpad dan UI disebut akan hadir. Mahasiswa dari Bandung dan kota lain mulai bergerak menuju Jakarta sejak pagi.
Isi 17+8 Tuntutan Rakyat mencakup pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan aparat, penghentian kriminalisasi demonstran, transparansi dan reformasi DPR, hingga komitmen TNI kembali ke barak. Tuntutan juga menyoroti isu upah layak, perlindungan buruh, reformasi perpajakan, hingga penguatan KPK dan Komnas HAM.
Panitia mengimbau massa aksi menjaga kedamaian, tidak terpancing provokasi, serta tidak melakukan perusakan fasilitas umum. Aksi ini diyakini bakal menjadi sorotan karena bertepatan dengan batas waktu pemenuhan tuntutan rakyat yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial.
Isi Tuntutan
17 Tuntutan Rakyat (Deadline 5 September 2025)
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus, dengan mandat jelas dan transparan.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
- Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
- Publikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
- Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
- Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
- Tegakkan disiplin internal TNI agar tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, tenaga kesehatan, buruh, mitra ojol).
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat (Deadline 31 Agustus 2026)
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.
- Reformasi Partai Politik dan kuatkan pengawasan eksekutif.
- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang lebih adil.
- Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, penguatan independensi KPK, dan penguatan UU Tipikor.
- Reformasi Kepolisian agar profesional dan humanis.
- TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi & ketenagakerjaan.***
